REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedutaan Besar (Kedubes) China untuk Indonesia menyatakan laporan tentang pemerkosaan perempuan di Xinjiang merupakan informasi palsu. Laporan itu diberikan oleh aktor yang ingin menyebarkan berita tidak benar kepada publik.
"BBC, ini tidak sesuai dengan fakta, tidak pernah ada apa yang disebut oleh tempat pendidikan ulang," ujar Juru Bicara Kedubes China dan Konselor Bidang Politik, Qiu Xinli, dalam konferensi pers virtual pada Selasa (9/2).
Pernyataan tersebut menanggapi berita yang dirilis BBC pada 4 Februari yang berjudul 'Their goal is to destroy everyone': Uighur camp detainees allege systematic rape'. Dalam liputan itu diungkapkan terdapat pemerkosaan terhadap perempuan Uighur di Xinjiang yang dilakukan secara sistematis.
Atas laporan itu, Qiu dengan tegas menolak laporan dengan menyatakan semua tidak sesuai fakta yang ada. Dia menjamin tidak ada pemerkosaan dan penyiksaan yang sistematik terhadap perempuan.
"China negara hukum dan menjamin prinsip dasar hak asasi manusia, ini dicerminkan pekerjaan pemerintah dan hukum China," ujar juru bicara tersebut.
Kedubes China mengklaim, justru ketika Republik Rakyat China berdiri, pembebasan dan pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan sangat pesat untuk etnis apa pun di negara itu. Mereka mendapatkan jaminan hak mulai dari politik, pendidikan, hingga keluarga.
China secara konsisten telah menolak klaim pendirian kamp yang mencabut kebebasan bersama dan lainnya terhadap Muslim Uighur. Negara ini menegaskan hanya mendirikan pusat advokasi yang berusaha untuk memerangi ekstremisme dan terorisme.