REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha yang merebut kekuasaan dalam kudeta, mengatakan pada Rabu bahwa ia telah menerima surat dari pemimpin junta baru Myanmar. Pihak Junta meminta bantuan untuk mendukung demokrasi di negara itu.
Prayuth, yang menggulingkan perdana menteri terpilih pada 2014 dan tetap menjabat setelah pemilu 2019, mengatakan kepada wartawan di Bangkok, dia selalu mendukung demokrasi di negara tetangga.
“Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar tetapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan perbatasan, khususnya sekarang,” ujar Prayuth.
Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemimpin sipil terpilih, Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahannya, dengan tuduhan penipuan dalam pemilihan tahun lalu. Komisi pemilihan telah menolak klaim militer tersebut.
“Thailand mendukung proses demokrasi. Sisanya terserah dia bagaimana melanjutkan, ”katanya.
Sejak kudeta fersebut, Myanmar dikejutkan oleh protes terbesar dalam lebih dari satu dekade, saat para pendukung Suu Kyi menentang kudeta yang menghentikan transisi tentatif selama satu dekade menuju demokrasi.
Baca juga : Militer Myanmar Minta Rakyat Berhenti Berunjuk Rasa
Thailand menyaksikan protes terbesarnya dalam beberapa dekade tahun lalu ketika lawan Prayuth menuntut agar dia mundur, menuduhnya merekayasa pemilu terakhir untuk melanjutkan dominasi politik Thailand oleh tentara dan monarki.
Tentara Thailand dan Myanmar memiliki hubungan kerja yang erat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ada sejarah permusuhan yang jauh antara kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika