REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah menunjuk menteri revitalisasi regional Tetsushi Sakamoto menjadi menteri sementara untuk mengatasi masalah kesepian dan isolasi di negara tersebut, Jumat (12/2). Selama pandemi, dua masalah tersebut kian serius di Negeri Matahari Terbit.
Langkah Suga menugaskan Sakamoto menangani masalah kesepian dilakukan setelah sebuah laporan menunjukkan kasus bunuh diri di Jepang meningkat selama 2020. Jumlah wanita dan remaja yang mengakhiri hidupnya melonjak.
"Wanita lebih menderita dari isolasi (daripada pria), dan jumlah kasus bunuh diri berada dalam tren yang meningkat. Saya harap Anda akan mengidentifikasi masalah dan mempromosikan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif," kata Suga kepada Sakamoto dalam sebuah pertemuan.
Menurut data terbaru, angka bunuh diri wanita Jepang meningkat 14,5 persen, dengan jumlah total mencapai 6.976 orang atau tertinggi dalam lima tahun. Sementara kasus bunuh diri pria turun satu persen menjadi 13.943 orang selama 11 tahun berturut-turut.
Sakamoto berencana mengadakan forum darurat pada akhir Februari. Dia ingin mendengarkan para ahli dan membahas langkah-langkah dukungan guna mencegah kesepian dan isolasi sosial serta melindungi hubungan antarmanusia.
Sejumlah peneliti mengatakan wanita di Jepang cenderung bekerja di sektor jasa dan ritel, sehingga mereka lebih rentan kehilangan pekerjaan selama pandemi. Selain itu, mereka biasanya membawa beban lebih dalam pekerjaan rumah dan pengasuhan anak. Pandemi memaksa mereka menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Hal itu membuat kondisi mereka semakin memburuk.
Tingkat bunuh diri cenderung lebih rendah pada paruh pertama tahun 2020. Namun memasuki Juli dan seterusnya, jumlahnya mulai meningkat karena dampak wabah virus korona melanda. Oktober adalah bulan terburuk karena total kasus bunuh diri mencapai 2.153 orang. Itu menjadi kasus total bulanan tertinggi dalam lebih dari lima tahun.
Sebagai tanggapan segera atas data tersebut, pejabat Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mengatakan, selain mendukung ekonomi dan kehidupan sehari-hari, pemerintah akan memperluas layanan konsultasi dan memperkenalkan organisasi pendukung kepada orang-orang yang membutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika