REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Militer Myanmar menutup akses internet dua malam berturut-turut. Lembaga pemantau jaringan internet NetBlock melaporkan sejak pukul 01.00 waktu setempat Selasa (16/2) akses internet di Myanmar 'hampir sepenuhnya ditutup'.

Ini keempat kalinya pemerintah militer menutup akses internet sejak kudeta 1 Februari lalu. Junta ingin membungkam perbedaan pendapat di daring. Sebelumnya militer juga mengumumkan akan memberikan hukuman keras bagi yang menentang pemimpin kudeta.

Seperti dilansir BBC, penyedia layanan internet mengatakan akses daring sedang diblokir. Penutupan jaringan internet ini bertujuan untuk mengganggu perlawanan terhadap kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih dan pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi yang hingga kini masih ditahan.

Akses ke media sosial Facebook yang menjadi tempat aktivis menyuarkan ajak pembangkangan sipil ditutup tidak lama usai kudeta. Penggunaan Twitter dan Instagram juga terdistrupsi.

Penyedia jaringan telekomunikasi utama Myanmar, Telenor mengatakan tidak akan lagi memperbaharui disrupsi jaringan internet di situs mereka. Perusahaan itu mengatakan situasinya 'membingungkan dan tidak jelas' dan kini 'prioritas utama' mereka adalah keamanan karyawan.

Pada Ahad (14/2) pemerintah militer Myanmar mengerahkan kendaraan lapis baja di Yangon, Myitkyina dan Sittwe. Itu pertama kalinya militer mengerahkan kendaraan lapis baja sejak kudeta.

Baca juga : Tolak Divaksin, Komnas HAM: Monggo Ancaman 1 Tahun Penjara

Junta juga menambah kehadiran prajurit  di jalan-jalan untuk membantu polisi mengendalikan massa, termasuk Divisi Infanteri Ringan ke-77. Divisi ini dituduh menggelar operasi militer brutal terhadap pemberontak etnik minoritas dan unjuk rasa di masa lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika