REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Joe Biden siap untuk bergabung dalam pembicaraan dengan Iran pada Kamis (17/2). Amerika Serikat dan kekuatan dunia akan kembali membahas kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan AS akan menerima undangan dari Uni Eropa. Undangan itu untuk menghadiri pertemuan lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan Jerman, bersama dengan Iran.
"AS akan menerima undangan dari Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk menghadiri pertemuan P5 +1 dan Iran untuk membahas jalan diplomatik ke depan tentang program nuklir Iran," kata Price.
AS belum berpartisipasi dalam pertemuan para peserta tersebut sejak Donald Trump menarik diri dari kesepakatan pada 2018 dan mulai meningkatkan sanksi terhadap Iran. Undangan semacam itu belum dikeluarkan tetapi diharapkan segera setelah pembicaraan Blinken dengan menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.
Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan langkah-langkah membatalkan keputusan pemerintah sebelumnya usai diskusi antara Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mitranya dari Inggris, Prancis, dan Jerman. Terdapat dua langkah yang bertujuan untuk memulihkan kebijakan seperti sebelum Trump menarik diri dari kesepakatan.
Selain mengisyaratkan kesediaan untuk berbicara dengan Iran, pemerintah juga membatalkan keputusan Trump bahwa semua sanksi PBB terhadap Iran telah dipulihkan. Artinya, keputusan mengurangi pembatasan ketat pada perjalanan domestik diplomat Iran yang dikirim ke PBB akan dibatalkan pula.
Pengumuman itu datang sehari sebelum Biden akan berbicara dengan para pemimpin dari negara-negara industri demokrasi Kelompok Tujuh (G7) dan berbicara di depan Konferensi Keamanan Munich tahunan. Dalam kedua acara itu Biden diperkirakan akan membahas komitmennya terhadap diplomasi multilateral dan keinginannya untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin disebabkan oleh posisi Trump selama empat tahun sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika