REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki rencana menambah sanksi ke Iran sebelum menggelar pembicaraan untuk kembali bergabung ke kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Iran dan AS masih berselisih mengenai siapa yang bergerak lebih dahulu untuk memperbaiki JCPOA.
Iran mengatakan AS harus mencabut sanksi pemerintah Donald Trump terlebih dahulu. Sementara Washington mengatakan Teheran harus kembali mematuhi komitmen JCPOA lebih dahulu.
Kamis (18/2) lalu AS mengatakan mereka siap untuk melakukan pembicaraan dengan Iran untuk kembali lagi ke JCPOA. Tiga tahun yang lalu Trump mengeluarkan AS dari perjanjian yang bertujuan mencegah Teheran memiliki senjata nuklir itu.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PPB Kamis kemarin Pelaksana Tugas Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mengatakan pemerintah AS membatalkan tuntutan pemerintah Trump bulan September lalu agar PBB memberlakukan lagi semua sanksinya ke Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan Teheran 'akan segera menarik kembali' program nuklir mereka bila sanksi-sanksi AS sudah dicabut.
Namun, Jumat (19/2) juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pemerintah Presiden AS Joe Biden tidak berencana 'menambah sanksi' ke Iran. Sebelum menggelar 'pembicaraan diplomatik' dengan negara Timur Tengah itu.
Ditanya apakah pemerintah Biden mempertimbangkan menggunakan perintah eksekutif untuk membawa kembali AS ke JCPOA, Psaki menjawab Uni Eropa telah melontarkan gagasan untuk menggelar pembicaraan antara Iran dan enam kekuatan dunia yang menandatangani perjanjian nuklir tersebut yakni Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Rusia dan AS.
"Eropa telah mengundang kami dan pada dasarnya itu undangan untuk menggelar pembicaraan, pembicaraan diplomatik, kami tidak butuh langkah administrasi tambahan untuk berpartisipasi dalam percakapan tersebut," katanya.
Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan blok itu sedang mengorganisir rapat informal dengan semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan Iran dan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika