REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China dituding telah secara paksa memisahkan keluarga Uighur dengan membawa anak-anak mereka ke panti asuhan negara bagian. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International, meminta China untuk membebaskan semua anak Uighur yang ditahan di panti asuhan tanpa persetujuan keluarga mereka.
Dalam laporannya, Amnesty International mengatakan China telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur. Pemerintah China juga menghadapi tuduhan berbagai pelanggaran HAM terhadap orang-orang Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya, termasuk kerja paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Pemerintah China membantah menahan Uighur di kamp-kamp penahanan di wilayah Xinjiang di barat laut China. China menyebutkan bahwa kamp-kamp tersebut adalah fasilitas pendidikan ulang yang digunakan untuk memerangi terorisme.
Karena akses ke Xinjiang sangat dibatasi oleh orang China, Amnesti berbicara kepada orang Uighur yang dapat melarikan diri dari Xinjiang sebelum penindasan terhadap orang-orang Uighur meningkat pada 2017.
"Mihriban Kader dan Ablikim Memtinin melarikan diri dari Xinjiang ke Italia pada 2016 setelah dikejar oleh polisi dan ditekan untuk menyerahkan paspor mereka," kata Amnesty.
"Mereka meninggalkan empat anak dalam perawatan sementara kakek-nenek, tetapi nenek dibawa ke kamp penahanan sementara kakek itu diinterogasi oleh polisi," kata badan tersebut
Menurut Mihriban, kerabatnya yang lain tidak berani menjaga anak-anaknya setelah apa yang terjadi pada orang tua mereka. "Mereka takut dikirim ke kamp juga," ungkap Mihriban dilansir dari BBC, Sabtu (20/3).
Pada November 2019, Mihriban dan Ablikim menerima izin dari pemerintah Italia untuk membawa anak-anak mereka bergabung dengan mereka. Namun anak-anak tersebut ditangkap oleh polisi Tiongkok dalam perjalanan dan dikirim ke panti asuhan yang dikelola negara.
"Sekarang anak-anak saya berada di tangan pemerintah China dan saya tidak yakin saya akan dapat bertemu mereka lagi dalam hidup saya," kata Mihriban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika