REPUBLIKA.CO.ID ---- Oleh Sibel Karabel, pemegang dua gelar master dalam perdagangan internasional dan politik Uni Eropa serta hubungan internasional. Saat ini menjabat sebagai direktur Pusat Studi ASEAN di Universitas Gedik Istanbul.
ISTANBUL -- Pada 1 Februari 2021, kudeta militer terjadi di Myanmar. Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto partai yang berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta jumlah pejabat pemerintah ditahan.
Tentara Myanmar mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dengan alasan ada "kecurangan" pada Pemilu 8 November 2020. Myanmar telah mengalami banyak intervensi militer dalam sejarah politiknya.
Namun, tidak seperti kudeta sebelumnya, narasi tradisional yang digunakan untuk membenarkan kudeta, yaitu "kekacauan internal" dan "ancaman terhadap integritas serikat pekerja", tidak disebutkan kali ini.
Kudeta tersebut dilandasi fakta bahwa Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer kalah dalam Pemilu November 2020.
Parta ini hanya mendapatkan sepertiga dari suara NLD, partai besutan Suu Kyi yang "liberal". Tentara kecewa dengan hasil itu tersebut.
Kudeta itu juga mungkin dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk keinginan pejabat tinggi untuk melarikan diri dari sanksi internasional atas pembantaian Muslim Rohingya.
Fakta bahwa intervensi militer terjadi selama minggu saat pemerintah akan mendapatkan persetujuan parlemen tampaknya mendukung klaim tersebut.
Myanmar penting bagi China karena politik dalam negerinya yang kompleks, hubungan yang tidak menentu dengan komunitas internasional, dan lokasi geo-strategis, sebagaimana dibuktikan oleh perkembangan kontemporer.
Dalam artikel ini, peristiwa terkini di Myanmar akan dievaluasi dari perspektif hubungan China-Myanmar, dan sistem politik Myanmar akan dikaji dari sudut pandang sejarah, serta konteks hubungannya dengan Negara Panda itu.
Sejarah Politik Myanmar
Untuk memahami posisi Myanmar dalam sistem global kontemporer dan tatanan politiknya, kita perlu melihat kembali sejarah negara tersebut. Di Myanmar, Union of Burma [1] dibentuk sebagai pemerintahan konstitusional pada 1948.
Sistem negara itu meniru infrastruktur birokrasi pemerintahan kolonial Inggris, tetapi fungsi utama didelegasikan kepada perwakilan Angkatan Darat Burma dan tugas administratif kepada elit lokal Inggris. Dengan demikian, itu adalah pemerintahan campuran antara elemen sipil dan militer. [2]
Negara ini paling tidak mempertahankan kebijakan dalam dan luar negeri pada tiga masalah utama sejak memperoleh kemerdekaan, yaitu: konflik etnis internal yang terus menerus, pembangunan ekonomi, integrasi dengan sistem/isolasi global, dan menyeimbangkan aktor utama di kawasan.
Kita dapat mengklaim bahwa selama Perang Dingin dan setelahnya, Myanmar, yang menerapkan "kebijakan luar negeri netral" pada tahun-tahun awal kemerdekaannya, bisa menerapkan hubungan yang seimbang dengan China dan Amerika Serikat.
Kita dapat menemukan banyak contoh kebijakan yang seimbang dalam sejarah negara itu.
Pada 1950-an, misalnya, ketika kerja sama militer dan bantuan dari AS berkurang sebagai akibat dari "Battle Act" - tindakan bantuan pertahanan timbal balik - yang ditandatangani dengan AS pada 1951, Myanmar terpaksa memperdalam hubungan militer dan ekonominya dengan China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika