REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden siap terbuka untuk diplomasi dengan Korea Utara (Korut). Namun ia memperingatkan bahwa uji coba rudal terbaru yang dilakukan negara itu telah melanggar aturan internasional dan dapat memicu tanggapan lebih lanjut.
"Akan ada tanggapan jika mereka (Korut) memilih untuk meningkatkan uji coba sejenisnya. Kami akan merespons dengan sesuai," ujar Biden dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (25/3).
Atas permintaan AS, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat tertutup pada Jumat (26/3) hari ini untuk membahas masalah Korut. Sebelumnya, negara yang dipimpin Kim Jong-un itu menembakkan rudal balistik pertamanya dalam satu tahun terakhir pada Kamis (25/3). Hal itu menimbulkan tantangan awal bagi kebijakan Amerika yang dipimpin Biden.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (Korsel) mengatakan kemungkinan rudal balistik jarak pendek mendarat di perairan antara Semenanjung Korea dan Jepang.
Komando Indo-Pasifik AS mengatakan sedang memantau situasi dan berkonsultasi dengan sekutu. Mereka akan tetap dalam komitmennya untuk membela Jepang dan Korsel.
Pejabat Jepang dan Korea Selatan mengatakan rudal itu terbang sekitar 450 km pada ketinggian di bawah 100 km. Jarak dan lintasan menunjukkan bahwa benda ini mirip dengan rudal balistik jarak pendek berkemampuan nuklir yang pernah diuji Korut saat AS berada di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump.
Sementara itu, Korut mengatakan pihaknya menembakkan proyektil terpandu taktis yang baru dikembangkan, yang secara akurat mengenai sasaran di perairan 600 km di lepas pantai timur Korea. Negara terisolasi itu juga merilis gambar peluncuran di media pemerintahnya.
Kim Jong-un nampaknya hendak membuat upaya untuk menempatkan kepentingan Korut dalam agenda pembuat kebijakan AS di bawah Biden. Ia pernah menjelaskan dalam pembicaraan dengan Trump bahwa terbuka untuk mengembalikan bagian dari program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi, tetapi tidak akan menyerahkan senjata sepenuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika