REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Lebih dari seperlima eksportir kecil Inggris untuk sementara menghentikan penjualan ke Uni Eropa (EU) dan 4 persen dari total eksportir telah melakukannya secara permanen, menurut sebuah survei pada Senin (29/3).
Hal itu menyoroti masalah yang mengikuti kesepakatan perdagangan keluarnya Inggris dari EU (Brexit). Perjanjian perdagangan antara London dan Brussel yang mulai berlaku pada 1 Januari telah menyebabkan gangguan dan penundaan bagi beberapa perusahaan yang harus berurusan dengan birokrasi dan aturan baru.
Dalam survei Federasi Bisnis Kecil (FSB) Inggris, 30 dari 132 eksportir menyatakan telah menghentikan sementara penjualan ke Uni Eropa, sementara lima lainnya melaporkan telah melakukannya secara permanen. Lebih satu dari 10 eksportir mengatakan mereka telah menyiapkan, atau berpikir untuk membangun, kehadiran di satu negara Uni Eropa, menurut penelitian yang dilakukan antara 1 dan 15 Maret itu.
"Mereka yang melakukan bisnis secara internasional dihadapkan pada beberapa dokumen yang sangat menuntut dan asing," kata Ketua Nasional FSB Mike Cherry.
"Apa yang kami harapkan akan terbukti sebagai masalah yang tumbuh pada tahap awal ini sedang dalam bahaya menjadi masalah permanen, masalah sistemik," ujar dia.
Pemerintah Inggris sebelumnya mengatakan bahwa beberapa masalah bersifat sementara saat pemerintah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ekspor barang Inggris ke Uni Eropa, tidak termasuk emas nonmoneter dan logam mulia lainnya, merosot dengan rekor 40,7 persen pada Januari dibandingkan dengan Desember, sementara impor turun 28,8 persen, berdasarkan data Kantor Statistik Nasional Inggris bulan ini.
Menanggapi angka-angka itu, kepala negosiator Perdana Menteri Boris Johnson untuk Brexit, David Frost, mengatakan "kombinasi unik dari beberapa faktor membuat kondisi di mana kita akan melihat beberapa angka yang tidak biasa tak terelakkan". Selain itu, pandemi Covid-19 dan penimbunan juga memengaruhi arus perdagangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika