REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Venezuela telah mengamankan dana untuk membayar penuh vaksin virus Corona yang diberikan melalui sistem COVAX. Demikian disampaikan Presiden Nicolas Maduro pada Ahad (11/4) lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Maduro sehari setelah pengumuman mengejutkan bahwa Venezuela telah membayar lebih dari setengah jumlah vaksin yang jatuh tempo.

Pemerintah Maduro selama berbulan-bulan mengatakan sanksi Amerika Serikat menghalangi Venezuela untuk membayar 120 juta dolar AS (sekitar Rp1,76 triliun) yang diperlukan untuk mendapatkan vaksin Covid-19.Namun, Maduro pada Sabtu ( 10/4) mengatakan telah mentransfer dana senilai 64 juta dolar AS (sekitar Rp938,98 miliar) ke Aliansi Vaksin GAVI yang berbasis di Swiss."Kami telah mengamankan sisanya untuk melakukan 100 persen (pembayaran) ke sistem COVAX," kata Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi.

Dia mengatakan pemerintah Venezuela sudah bisa mengakses dana yang telah "diculik" oleh Amerika Serikat."Pada saat yang tepat, kami akan mengungkap dari mana uang itu berasal," ujar Maduro tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Para sekutu dari pemimpin oposisi Juan Guaido, yang diakui oleh Washington sebagai presiden sah Venezuela, selama berbulan-bulan bernegosiasi dengan pejabat pemerintah untuk membayar vaksin COVAX dengan dana yang telah dibekukan di Amerika Serikat.

Pihak oposisi mengatakan pengumuman pada Sabtu itu adalah bukti bahwa sanksi tidak menghalangi pemerintah Maduro untuk membayar vaksin. Kasus virus Corona telah melonjak di Venezuela dalam beberapa pekan terakhir meskipun jumlahnya tetap rendah dibandingkan dengan negara lain. Pada Ahad (11/4), pemerintah Venezuela melaporkan total 173.786 kasus Covid-19 dan 1.759 kematian akibat infeksi virus corona. Para ilmuwan Venezuela telah mengaitkan angka kasus Covid yang relatif lebih rendah di negara itu dengan kekurangan bensin yang membatasi mobilitas orang pada bulan-bulan awal pandemi serta tindakan penguncian yang cepat.

Venezuela telah menerima 750.000 dosis vaksin Covid yang dipasok oleh negara-negara sekutunya, seperti Rusia dan China, yang menurut para pejabat terutama diberikan kepada para petugas kesehatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika