REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, bahwa Turki dan Libya berkomitmen pada perjanjian demarkasi maritim 2019 di Mediterania Timur. Hal itu dikatakan setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Libya Abdulhamid Dbeibeh di Ankara.

"Kesepakatan maritim yang ditandatangani antara Turki dan Libya mengamankan kepentingan nasional dan masa depan kedua negara. Kami menegaskan tekad kami tentang masalah ini pada hari ini," kata Erdogan dalam konferensi pers.

Pemerintah persatuan baru Libya dilantik pada 15 Maret lalu. Keputusan ini diambil dari dua pemerintahan bertikai yang telah menguasai wilayah timur dan barat dalam menyelesaikan transisi kekuasaan setelah satu dekade kekacauan.

Turki telah mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli. Sementara Tentara Nasional Libya (LNA) yang berbasis di timur didukung oleh Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Prancis.

Yunani sempat menentang perjanjian maritim antara Tripoli dan Ankara. Negara tersebut menyerukan agar perjanjian itu dibatalkan karena negara itu membuka kembali kedutaan besar di Libya setelah tujuh tahun.

Dbeibeh mengatakan perjanjian antara kedua negara, termasuk perjanjian demarkasi maritim, didasarkan pada kerangka kerja yang valid. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias bertemu dengan Perdana Menteri alternatif Libya Hussein Atiya Abdul Hafeez Al-Qatrani di Benghazi. Dia mencatat bahwa parlemen Libya belum meratifikasi perjanjian yang dianggap Yunani tidak memiliki kekuatan hukum.

Rangkaian pertemuan dengan delegasi Libya juga termasuk diskusi mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan investasi, perdagangan bilateral, dan hubungan ekonomi. Erdogan juga mengatakan bahwa Ankara akan mengirim 150 ribu dosis vaksin Covid-19 ke Libya sebagai bagian dari dukungan melawan wabah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika