REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Imigrasi Kanada memberikan lebih dari 500 aplikasi visa untuk penduduk Hong Kong dalam tiga minggu pertama. Pada November, pemerintah Kanada mengatakan akan mempermudah pemuda Hong Kong untuk belajar dan bekerja di Kanada.
Kanada memberikan kemudahan pengajuan visa sebagai tanggapan atas aturan keamanan baru yang diberlakukan oleh China di Hong Kong. Juru bicara pemerintah Alexander Cohen mengatakan, program aplikasi visa untuk warga Hong Kong dibuka pada 8 Februari hingga 28 Februari. Selama rentang waktu tersebut, Imigrasi, Pengungsi dan Kewarganegaraan Kanada (IRCC) menerima 503 aplikasi untuk izin kerja dan 10 aplikasi untuk perpanjangan izin kerja.
"Kanada berbagi keprihatinan besar masyarakat internasional atas Legislasi Keamanan Nasional China dan sangat mendukung hak untuk protes damai, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul," ujar Cohen.
Pada Februari, Kanada mengatakan bahwa mahasiswa Hong Kong yang lulus dari universitas Kanada dapat mengajukan kategori baru izin kerja tiga tahun. Kanada adalah rumah kedua bagi banyak penduduk Hong Kong. Mereka pindah ke daerah Vancouver dan Toronto menjelang penyerahan Hong Kong ke China oleh Inggris pada 1997.
Setelah mendapatkan kewarganegaraan Kanada, mereka banyak yang kembali ke Hong Kong. Kini, Hong Kong menjadi rumah bagi sekitar 300 ribu orang Kanada. Hong Kong adalah salah satu komunitas Kanada terbesar di luar negeri.
China memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru pada akhir Juni 2020 di Hong Kong. Undang-undang ini ditujukan pada siapapun yang melakukan subversi, pemisahan diri, atau terorisme.
Ketika China memberlakukan undang-undang tersebut, penduduk Hong Kong memindahkan dana mereka senilai puluhan miliar dolar ke seluruh dunia, termasuk ke Kanada. Badan anti-pencucian uang Kanada, FINTRAC mencatat arus modal keluar dari bank-bank Hong Kong ke Kanada naik ke level tertinggi yaitu sekitar 34,87 miliar dolar AS. Namun pemerintah Hong Kong mengatakan, mereka belum mengalami arus modal keluar yang signifikan sejak demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran pada 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika