REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi oposisi junta, National Unity of Governmenet (NUG) Myanmar menyambut positif resolusi ASEAN dan menunggu tindak lanjut blok ini.
"NUG Myanmar menyatakan poin-poin konsensus ASEAN sesuai dengan seruan mereka selama ini," kata NUG melakui keterangan tertulis, Ahad (25/4).
NUG juga mengapresiasi seruan keras dari Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membebaskan para 'pahlawan" yang ditahan. NUG menegaskan menunggu aksi nyata Sekretariat Jenderal ASEAN sebagai tindak lanjut keputusan yagn dihasilkan dari pertemuan para pemimpin ASEAN dan mengembalikan demokrasi dan kebebasan di Myanmar dan kawasan.
Pemimpin negara-negara anggota ASEAN menyepakati konsensus berisikan lima poin terkait krisis di Myanmar sebagai hasil dari pertemuan di Jakarta, pada Sabtu.
“Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya,” tulis ASEAN dalam keterangannya.
ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
ASEAN sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN. ASEAN kemudian sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
“Kelima, utusan khusus dan delegasi akan berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan,” kata ASEAN.
Di samping itu, ASEAN juga menekankan pentingnya upaya berkelanjutan di Myanmar untuk menangani situasi di Negara Bagian Rakhine. ASEAN meminta proses repatriasi secara sukarela dan bermartabat dimulai, sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Bangladesh.
“Kami lebih jauh menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mengatasi akar masalah dari situasi di Negara Bagian Rakhine,” ungkap ASEAN.
Pertemuan para pemimpin digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta, dan dipimpin oleh Ketua ASEAN 2021 Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam. Pemimpin negara atau utusan dari negara-negara ASEAN menghadiri pertemuan tersebut secara langsung, termasuk pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika