REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Salah satu perusahaan farmasi raksasa yang berbasis di AS, Pfizer, dan mitranya asal Jerman, BioNTech, pada Kamis mengumumkan kesepakatan mereka dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk menyuplai vaksin Covid-19 kepada para peserta Olimpiade Tokyo.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP, Kamis, Pfizer/BioNTech mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan setiap federasi nasional cabang olahraga untuk memastikan vaksin virus corona tersedia bagi siapa pun yang membutuhkan sebelum keberangkatan ke Jepang.
"Pengiriman dosis awal untuk delegasi yang berpartisipasi (pada Olimpiade) diperkirakan akan dimulai akhir Mei dengan harapan mereka dapat menerima dosis keduanya menjelang keberangkatannya ke Tokyo," tulis pernyataan tersebut.
Kesepakatan itu pun disambut baik oleh Presiden IOC Thomas Bach. "Kami mengundang para atlet dan seluruh delegasi yang berpartisipasi dalam Olimpiade dan Paralimpiade yang akan datang untuk memberi contoh dan menerima vaksin di mana dan kapan saja jika memungkinkan," kata Bach.
Diperkirakan ada lebih dari 11.000 atlet yang akan berlaga dalam Olimpiade Tokyo, yang akan dimulai pada 23 Juli hingga 8 Agustus. Namun sudah ada banyak atlet yang telah menerima vaksin di negara asal mereka.
IOC berjanji Olimpiade akan terselenggara dengan aman, meski tanpa adanya program vaksinasi yang masif karena panitia telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan selama gelaran pesta empat tahunan tersebut. IOC sebelumnya telah menawarkan bantuan vaksin asal China bagi para atlet yang akan berlaga dalam Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Beijing 2022.
Namun belum diketahui apakah perusahaan China sudah mengajukan permohonan persetujuan vaksin Covid-19 di Jepang. Sejauh ini, hanya Pfizer yang menjadi produsen vaksin Covid-19 yang telah mendapat izin di Jepang.
Kesepakatan dengan Pfizer untuk Olimpiade pun dianggap penting. Hal ini mengingat Tokyo dan beberapa daerah Jepang saat ini masih dalam keadaan darurat akibat peningkatan kasus Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika