REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA - Mantan menteri kesehatan tidak berkewajiban menjawab pertanyaan yang dapat memberatkannya di hadapan panel Senat yang menyelidiki penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Hal ini telah diputuskan Hakim Mahkamah Agung Brasil pada Jumat.
Dengan lebih dari 430 ribu orang tewas, Brasil telah mengalami wabah Covid-19 paling mematikan kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Para kritikus menyalahkan parahnya jumlah korban tewas akibat kelalaian pemerintah Presiden Jair Bolsonaro, yang telah meremehkan tingkat keparahan penyakit dan menentang karantina wilayah.
Bolsonaro mengatakan dia menyesali kematian itu, tetapi Brasil harus kembali bekerja seperti biasa. Pazuello, yang mengundurkan diri sebagai menteri kesehatan pada Maret, berada di bawah pengawasan atas tuduhan bahwa tindakannya menunda akuisisi vaksin negara itu.
Reuters melaporkan pada Rabu bahwa Pazuello gagal menerima Pfizer Inc atas tawaran vaksin Covid-19 tahun lalu. Dia yakin Brasil harus mengandalkan suntikan AstraZeneca dan Sinovac yang dibuat di dalam negeri.
Brasil hanya setuju untuk membeli vaksin Pfizer pada Maret, lebih dari enam bulan setelah perusahaan tersebut pada awalnya mendekati pemerintah Brasil untuk menawarkan imunisasi. Peluncuran vaksin di negara itu lambat, dengan kekurangan suntikan secara teratur.
Pazuello tidak menanggapi permintaan komentar. Mantan menteri kesehatan dan jenderal Angkatan Darat bintang tiga itu akan tampil di depan komite Senat khusus pada Rabu.
Hakim Mahkamah Agung Ricardo Lewandowski pada Jumat mengeluarkan keputusan bahwa Pazuello memiliki hak untuk tetap diam di hadapan komite, karena kemungkinan dia bisa dipenjara jika dia berbohong atau memberatkan dirinya sendiri. Pazuello dapat mengutip keputusan itu sebagai cara untuk menghindari menjawab pertanyaan apa pun, meskipun itu tidak serta-merta membebaskannya dari berbicara tentang hal-hal yang tidak akan melibatkan dirinya.
Kantor Pengacara Umum, yang mewakili pemerintahan Bolsonaro, telah mengajukan permintaan agar Pazuello tidak diminta untuk berbicara pada sidang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika