REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka siap menawarkan dukungan jika sejumlah pihak mengupayakan gencatan senjata untuk mengakhiri kekerasan yang semakin memburuk antara Israel dan Palestina di Gaza. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
"Amerika Serikat telah bekerja tanpa lelah melalui saluran diplomatik untuk mencoba mengakhiri konflik ini. Karena kami yakin orang Israel dan Palestina sama-sama memiliki hak untuk hidup dalam keselamatan dan keamanan," ujar Thomas-Greenfield.
Washington yang merupakan sekutu kuat Israel telah diisolasi di PBB karena keberatan terhadap pernyataan publik Dewan Keamanan tentang kekerasan antara Israel dan Palestina. AS khawatir hal itu dapat membahayakan diplomasi di belakang layar.
Upaya gencatan senjata oleh Mesir, Qatar, dan PBB sejauh ini tidak memberikan tanda-tanda kemajuan. Amerika Serikat mengirim utusan ke wilayah tersebut dan Presiden Joe Biden berbicara dengan Netanyahu serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu.
"Dalam semua keterlibatan dengan para pejabat Israel, Otoritas Palestina, dan semua mitra regional, Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa kami siap untuk memberikan dukungan dan jasa baik kami jika pihak-pihak tersebut mengupayakan gencatan senjata," kata Thomas-Greenfield.
Korban meninggal di Gaza melonjak menjadi 188 dalam semalam, termasuk 55 anak-anak, di tengah serangan udara dan artileri Israel yang intensif sejak pertempuran meletus Senin lalu. Sepuluh orang telah tewas di Israel, termasuk dua anak, dalam ribuan serangan roket oleh Hamas dan kelompok militan lainnya.
"Kami meminta AS untuk memikul tanggung jawabnya, mengambil sikap yang adil, dan bersama dengan sebagian besar komunitas internasional mendukung Dewan Keamanan dalam meredakan situasi," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
Di luar gejolak konflik saat ini, Liga Arab yang beranggotakan 22 orang di Kairo meminta pemerintahan Biden untuk terlibat dalam cara yang lebih aktif dalam dalam proses perdamaian Timur Tengah. Utusan Liga Arab PBB Maged Abdelfattah Abdelaziz mengatakan kepada Dewan Keamanan, mereka ingin melihat ada keterikatan yang akan menghapus kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan AS di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Ketika itu, AS sangat berpihak pada Israel dan mengucilkan Palestina.
Palestina menginginkan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, yang sebelumnya direbut oleh Israel pada tahun 1967. Namun, di bawah proposal perdamaian yang diinisiasi oleh Trump, Washington mengakui permukiman Yahudi di wilayah pendudukan sebagai bagian dari Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika