REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pejabat senior Hamas, Moussa Abu Marzouk, mengatakan dia mengharapkan Israel dan Gaza mencapai gencatan senjata dalam satu atau dua hari yang akan mengakhiri sepuluh hari kekerasan lintas perbatasan, Rabu (19/5). Dia melihat upaya yang menuju gencatan senjata dari kedua pihak akan membuahkan hasil.
"Saya pikir upaya yang sedang berlangsung terkait gencatan senjata akan berhasil," kata pejabat politik senior Hamas ini dalam wawancara dengan TV al-Mayadeen Lebanon.
Marzouk menyatakan kemungkinan besar gencatan senjata yang sedang direncanakan ini akan terjadi dalam beberapa hari. Hasil tersebut pun didapatkan atas kesepakatan bersama antara Israel dan Palestina.
"Saya berharap gencatan senjata dicapai dalam satu atau dua hari, dan gencatan senjata akan berdasarkan kesepakatan bersama," kata Marzouk.
Sumber keamanan Mesir mengatakan kedua belah pihak pada prinsipnya telah menyetujui gencatan senjata setelah bantuan dari mediator, meskipun rinciannya masih dirundingkan secara rahasia. Upaya diplomatik regional dan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) untuk mendesak gencatan senjata pun telah meningkat.
Akan tetapi hingga saat ini upaya tersebut masih gagal dengan tembakan lintas perbatasan terus berlanjut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali memuji dukungan dari AS yang merupakan sekutu utama Israel untuk hak membela diri dalam memerangi serangan dari Gaza, rumah bagi dua juta warga Palestina.
Namun, Presiden AS Joe Biden memberi tahu pemimpin Israel melalui panggilan telepon bahwa sudah waktunya untuk menurunkan intensitas konflik. "Presiden menyampaikan kepada perdana menteri bahwa dia mengharapkan penurunan yang signifikan hari ini di jalan menuju gencatan senjata," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre.
Hanya saja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misi AS mengatakan tidak akan mendukung desakan Prancis untuk resolusi Dewan Keamanan. AS mengatakan pihaknya yakin tindakan semacam itu akan merusak upaya untuk menurunkan kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika