REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand prihatin dengan kekerasan di sejumlah negara bagian Myanmar. Kementerian Luar Negeri Thailand berharap, konsensus yang disepakati oleh para pemimpin Asia Tenggara dengan junta militer untuk membantu mengakhiri kekacauan dapat diimplementasikan.
Junta Myanmar telah menunjukkan sedikit isyarat untuk mengabaikan konsensus lima poin yang disepakati oleh negara ASEAN pada April. Konsensus tersebut di antaranya menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penunjukan utusan khusus regional.
"Kami telah mengikuti perkembangan di Myanmar dengan sangat prihatin, terutama insiden kekerasan di banyak bagian negara itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat dalam sebuah pernyataan.
Tanee mengulangi seruan untuk mengakhiri kekerasan, pembebasan semua tahanan dan implementasi konkret dari Konsensus Lima Poin segera mungkin. Junta militer gagal menerapkan kontrol sejak merebut kekuasaan dari pemimpin terpilih Aug San Suu Kyi. Sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan, sedikitnya 847 orang tewas dalam kekerasan dan bentrokan dengan pasukan keamanan.