REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Juru bicara parlemen menyatakan pada Senin (7/6), pemungutan suara di badan legislatif Israel untuk menyetujui pemerintah baru yang siap menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan diadakan dalam waktu seminggu. Ketua Knesset Yariv Levin dalam pengumuman resmi kepada parlemen mencatat bahwa pemimpin oposisi Yair Lapid telah memberitahu dia dan presiden Israel bahwa koalisi telah disepakati.

Levin mengatakan bahwa melalui kerangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, pemungutan suara untuk menyetujuinya akan diadakan pada 14 Juni. "Pengumuman mengenai tanggal sidang untuk membentuk pemerintahan ke-36 (Israel) akan disampaikan kepada anggota parlemen," katanya.

Levin membuka kemungkinan bahwa Netanyahu dapat memiliki waktu hingga satu minggu untuk mencoba memutar keadaan. Politisi nasionalis yang akan menggantikan pemimpin terlama Israel, Naftali Bennett,  sebelumnya meminta Netanyahu untuk melepaskan dan membatalkan segala upaya untuk mendorong pembelotan dari koalisi baru yang dapat menggagalkan pelantikannya.

Bennett mendesak Levin yang seorang loyalis Netanyahu untuk tidak menunda pelantikan. Langkah itu membuat  pemerintah dari partai-partai sayap kiri, kanan, tengah dan Arab dapat dilantik.

Jika pemerintah Lapid-Bennett gagal memenangkan mayoritas di parlemen, Israel kemungkinan akan menuju pemilihan kelima dalam waktu kurang dari dua tahun. Sebelumnya negara ini telah melangsungkan pemungutan suara yang tidak meyakinkan pada 23 Maret yang dibatasi oleh perjanjian koalisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika