Kamis 10 Jun 2021 14:36 WIB

Mantan Perdana Menteri Terpilih Jadi Presiden Mongolia

Mongolia menggelar pemilihan presiden keenam secara demokratis

Red: Nur Aini
Presiden terpilih Mongolia Ukhnaa Khurelsukh
Foto: EPA
Presiden terpilih Mongolia Ukhnaa Khurelsukh

REPUBLIKA.CO.ID, ULAANBAATAR -- Mantan Perdana Menteri Mongolia Ukhnaa Khurelsukh menjadi presiden keenam yang terpilih secara demokratis di negara itu pada Rabu (9/6), semakin mengokohkan kekuatan Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang berkuasa.

Khurelsukh, yang dipaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri setelah protes awal tahun ini, dengan mudah mengalahkan Sodnomzudui Erdene dari kubu oposisi Partai Demokrat dan Dangaasuren Enkhbat dari Koalisi Pemilih Orang Kanan dalam pemungutan suara nasional, kata Komite Pemilihan Umum. Dengan 99,7 persen suara dihitung dalam semalam, hitungan Khurelsukh telah mencapai 821.136, atau 68 persen dari total. Enkhbat berada di urutan kedua dengan 242.805 suara, atau 20,1 persen, sementara Erdene berada di urutan ketiga, dengan 72.569 suara, 6 persen dari total suara.

Baca Juga

Khurelsukh akan menggantikan pejawat Khaltmaa Battulga, yang ditolak kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali menyusul perubahan kontroversial pada konstitusi Mongolia yang membatasi presiden untuk satu masa jabatan. Kemenangannya mengikuti kampanye sederhana yang dirusak oleh pembatasan Covid-19. Sebagian besar acara di luar ruangan dibatalkan pada Sabtu setelah kandidat luar Enkhbat dari Partai Buruh Nasional dinyatakan positif terkena virus corona.

Sistem politik hibrida Mongolia memberikan hak kepada parlemen terpilih untuk menunjuk pemerintah dan memutuskan kebijakan, tetapi presiden memiliki kekuatan untuk memveto undang-undang dan mempekerjakan serta memecat hakim. Dengan kepresidenan yang sering dikendalikan oleh partai oposisi, pembagian kekuasaan telah menciptakan kebuntuan politik yang diyakini beberapa pihak telah menghambat perkembangan Mongolia.

Terpilihnya Khurelsukh diharapkan memberi MPP lebih banyak kendali atas kendali kekuasaan, meskipun ia berkewajiban untuk melepaskan afiliasi partainya segera setelah ia menjabat.Partai Demokrat berkampanye di bawah slogan "Mongolia tanpa Kediktatoran," dan Erdene memperingatkan bahwa negara itu sedang meluncur menuju negara satu partai.

Masih belum jelas apa arti konsolidasi kekuatan MPP bagi proyek investasi asing terbesar di Mongolia, tambang tembaga Oyu Tolgoi yang dijalankan oleh Rio Tinto, yang ingin dirundingkan kembali oleh pemerintah di Ulaanbaatar saat biaya konstruksi melonjak.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement