REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan, Washington siap meninjau ulang aktivitas-aktivitas terkait perdagangan dengan Nikaragua termasuk partisipasi negara itu dalam kesepakatan perdagangan bebas di Amerika Tengah, bila pemilu tak berjalan adil dan bebas.
Pelaksana Tugas Asisten Menteri Luar Negeri untuk Dunia Bagian Barat, Julie Chung mengatakan, saat ini Washington tidak melihat pemilu digelar dengan demokratis di tengah 'gelombang represi' Presiden Daniel Ortega yang berhaluan kiri. Chung juga mendesak Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk segera menyelesaikan masalah ini.
"Pada akhirnya bila Ortega melanjutkan langkahnya, ia akan menetapkan statusnya sebagai musuh internasional," kata Chung pada telekonferensi, Kamis (10/5).
Hal ini Chung menyampaikan hal itu satu hari setelah pemerintah Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi pada putri Ortega dan tiga orang sekutunya. Sanksi itu diberikan setelah pemerintah Nikaragua menangkap sejumlah tokoh oposisi termasuk penantang kuat bagi Ortega dalam pemilihan bulan November mendatang.
Ortega bermaksud mempertahankan jabatan yang sudah ia duduki sejak 2007. Dalam telekonferensi itu, Chung ditanya apakah pemerintah AS mempertimbangkan mengeluarkan Nikaragua dari kesepakatan dagang CAFTA-DR yang memberikan perlakukan istimewa pada negara-negara Amerika Tengah untuk mengekspor ke AS.
"Kami tahu kesepakatan itu sangat meningkatkan kehidupan rakyat Nikaragua," katanya.
Namun ia mengatakan mengingat menurunnya praktek demokrasi di Nikaragua, Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menghentikan kesepakatan tersebut.
"Bila pemilihan bulan November tidak adil dan bebas, kami akan terus meninjau partisipasi pemerintah Nikaragua dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan," tambahnya.
Chung kembali mendesak pemerintah Nikaragua untuk membebaskan tokoh-tokoh oposisi dan masyarakat sipil. Ia menegaskan saat ini pemerintah AS tidak melihat kondisi yang memungkinkan pemilihan demokratis digelar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika