REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel akan memiliki pemerintahan baru yang mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berkuasa selama 12 tahun. Pemerintahan baru Israel akan dipimpin oleh seorang ultranasionalis, yaitu Naftali Bennett.
Bennett telah berjanji untuk memetakan arah baru yang bertujuan memulihkan perpecahan negara. Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri untuk dua tahun pertama, kemudian diteruskan oleh Yair Lapid yang berhaluan tengah.
Bennett adalah seorang ultranasionalis religius yang mendukung perluasan pemukiman dan menentang negara Palestina. Dengan demikian, kemungkinan Bennett akan melanjutkan pendekatan Netanyahu dalam mengelola konflik dengan Palestina yang berlangsung selama beberapa dekade.
Bennett kemungkinan juga akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Namun, pemerintahan kali ini akan memperluas permukiman dengan cara yang lebih halus dan tenang untuk menghindari kemarahan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Seperti diketahui, Biden mendorong Israel dan Palestina untuk saling menahan diri serta menghidupkan kembali pembicaraan damai. Pemerintahan baru Israel kemungkinan akan bekerja dengan Biden untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab.
Selain itu, Bennett juga berjanji akan menyelesaikan perpecahan yang terjadi dalam masyarakat Israel antara orang Yahudi dengan Arab, dan ultra-Ortodoks dengan Israel sekuler. Bennett meyakinkan masyarakat Israel bahwa dia bisa merangkul semua perbedaan.
"Pemerintah akan bekerja untuk semua publik Israel, agama, sekuler, ultra-Ortodoks, Arab tanpa kecuali, sebagai satu. Kami akan bekerja sama, di luar kemitraan dan tanggung jawab nasional, dan saya yakin kami akan berhasil," ujar Bennet, dilansir Al-Arabiya, Ahad (13/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika