REPUBLIKA.CO.ID, DENHAAG -- Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan Hungaria 'tak punya tempat' di Uni Eropa. Hal ini disampaikan setelah negara Eropa Timur itu meloloskan undang-undang yang melarang konten-konten LGBTQ di sekolah.
Pada awal bulan ini parlemen Hungaria meloloskan undang-undang yang melarang semua materi pendidikan dan program yang dianggap mempromosikan homoseksualitas, perubahan gender, dan penyimpangan seksualitas pada anak-anak. Langkah ini mendapat kritikan keras dari organisasi hak asasi manusia.
"Bagi saya Hungaria sudah tidak memiliki tempat di Uni Eropa," kata Rutte pada wartawan sebelum masuk ke pertemuan Uni Eropa di Brussels, seperti dikutip CNN, Jumat (25/6).
"Namun sayangnya, dalam sistem yang kami miliki, saya tidak bisa melakukannya sendiri, tapi (bersama) 26 negara anggotanya lainnya mengatakan 'anda harus pergi' ini harus dilakukan tahap demi tahap, dalam jangka waktu tertentu, anda berharap mereka akan mengadopsinya," tambah Rutte.
Saat tiba di pertemuan itu Perdana Menteri Hungaria Victor Orban dengan tegas membela undang-undang tersebut. "Ini bukan tentang homoseksualitas, ini tentang anak-anak dan orang tua, saya pejuang untuk hak-hak itu, saya pejuang kebebasan di rezim komunis," kata Orban.
"Homoseksualitas dihukum dan saya berjuang utnuk kebebasan dan hak-hak mereka, jadi saya membela hak-hak orang-orang homoseksual, tapi undang-undang ini bukan tentang itu, ini tentang hak anak-anak dan orang tua," tambahnya.
Pada Selasa (22/6) lalu 14 dari 27 negara anggota mengeluarkan pernyataa bersama yang diketuai Belgia. Mereka mengungkapkan 'sangat prihatin' dengan undang-undang tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengecam undang-undang itu.
"(Undang-undang ini) jelasn mendeskriminasikan rakyat berdasarkan orientasi seksual mereka, ini bertentangan dengan semua nilai-nilai, nilai-nilai fundamental Uni Eropa dan martabat kemanusiaan, kesetaran, dan undang-undang fundamental manusia," katanya.
Von der Leyen mengatakan ia telah memerintahkan Komisioner Uni Eropa untuk mengirimkan surat ke pemerintah Hungaria untuk mengungkapkan keprihatinan Uni Eropa atas undang-undang itu sebelum legislasi tersebut diloloskan. Hungaria pernah meloloskan undang-undang serupa sebelumnya.
Pada Desember 2020 lalu parlemen negara itu memilih untuk mendefinisikan ulang konsep 'keluarga' dalam konstitusi negara tersebut. Langkah efektif yang melarang pasangan homoseksual untuk mengadopsi anak-anak. Langkah ini memicu amarah organisasi hak asasi manusia.
Ditanya apakah ia akan menarik undang-undang anti LGBTQ yang terbaru? "Undang-undang itu sudah diumumkan, dipublikasikan dan sudah selesai," jawabnya.
Orban juga mengklaim politisi-politisi Eropa yang menentang undang-undang itu tidak membacanya. "Selalu lebih baik membacanya lebih dulu, baru kritik kemudian," katanya.
"Saya tidak menentang homoseksualitas, undang-undang itu untuk memutuskan dengan cara apa orang tua memberikan pendidikan seksualitas pada anak-anak mereka, (itu hak) eksklusif milik orang tua," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika