REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Menteri-menteri negara yang tergabung dalam Koalisi Global Anti-ISIS menegaskan kembali tekad bersama mereka dalam memerangi kelompok teror tersebut. Para menteri menggelar pertemuan tatap muka pertama setelah dua tahun di Roma, Italia.
Pertemuan itu digelar atas undangan Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Dalam pernyataan bersama para anggota koalisi menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghancurkan ISIS melalui upaya yang komprehensif, terkoordinasi dan multifaset.
Dalam pernyataan bersama tersebut koalisi menyambut Republik Afrika Tengah, Republik Demokrasi Kongo, Mauritania dan Yaman sebagai anggota baru. Para menteri menekankan perlindungan terhadap warga sipil sebagai prioritas dalam upaya mengalahkan ISIS.
Mereka juga menegaskan hukum internasional harus ditegakan dalam keadaan apa pun. Para menteri juga menekankan kerjasama dengan semua koalisi di segala lini harus diperkuat demi mencegah kelompok teror itu serta afiliasi dan jaringannya untuk bangkit kembali di Suriah, Irak dan di tempat-tempat lain di seluruh dunia.
"ISIS tidak lagi menguasai wilayah dan hampir delapan juta orang di Irak dan Suriah sudah dibebaskan dari kendali mereka, tapi ancamannya masih ada," kata para menteri itu dalam pernyataan bersama mereka seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa (29/6).
"Dimulainya kembali aktivitas dan kemampuan ISIS untuk membangun jaringan dan kemampuan mereka menyasar pasukan keamanan dan warga sipil di wilayah koalisi tidak aktif masih membutuhkan kewaspadaan dan tindakan yang terkoordinasi," kata para menteri.
Koalisi Anti-ISIS juga memuji upaya Irak melawan dan mencegah sisa-sisa kelompok teror itu bangkit kembali dan meningkatkan kapasitas pasukannya untuk memerangi ISIS. Tetapi para menteri negara-negara yang tergabung dalam koalisi tersebut menekankan pentingnya upaya terkoordinasi untuk melawan kelompok tersebut.
"Operasi koalisi di Irak berdasarkan permintaan pemerintah Irak sepenuhnya menghormati persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah Irak dan bermanfaat bagi rakyat Irak," kata para menteri.
"Para menteri kembali mengecam serangan berkelanjutan terhadap personil dan konvoi pasukan koalisi dan fasilitas-fasilitas diplomasi, menekankan pentingnya pemerintah Irak melindungi aset-aset koalisi," kata mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika