REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Laporan terbaru menyebutkan Inggris menjual senjata dan peralatan militer ke puluhan negara yang memiliki catatan buruk dalam hak asasi manusia. Organisasi Freedom House melaporkan dari 2011 hingga 2020 Inggris telah menjual senjata ke 39 negara.
Kelompok advokat hak asasi yang didanai pemerintah Amerika Serikat (AS) itu menambahkan nilai penjualan senjata tersebut mencapai 23,32 miliar dolar AS. Negara-negara tersebut dilaporkan memiliki catatan buruk dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Organisasi hak asasi lainnya, Campaign Against Arms Trade (Caat) juga menemukan dalam periode yang sama pemerintah Inggris mengotoritasi penjualan senjata senilai 16,36 miliar dolar AS ke negara-negara yang Kementerian Luar Negeri Inggris kategorikan sebagai rezim represif.
Departemen Perdagangan Internasional Inggris telah mengidentifikasi sembilan negara termasuk Arab Saudi dan Bahrain sebagai 'pasar inti' ekspor senjata. Walaupun, organisasi-organisasi hak asasi mengatakan negara-negara itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius.
"Penjualan senjata ini tidak hanya angka, tapi juga konsekuensi, selama profit perusahaan senjata mengabaikan hak asasi manusia, maka kekejian dan pelanggaran ini akan terus berlanjut," kata Andrew Smith dari Caat pada Middle East Eye Selasa (29/6).
"Pemerintah Inggris selalu mengatakan pada kami mengenai pentingnya berperan di panggung internasional, itulah alasan tepat untuk menghentikan penjualan senjata," kata Smith.
Pada awal tahun ini aktivis hak asasi manusia menuduh pemerintah Inggris mengedepankan untung dibandingkan nyawa rakyat Yaman. Setelah mengizinkan ekspor senjata senilai hampir 1,9 miliar dolar AS ke Arab Saudi sejak larangan penjualan senjata ke negara itu dicabut tahun lalu.
Media Inggris, the Guardian melaporkan Inggris telah menjual pesawat tempur, helikopter, pesawat tanpa awak, granat, bom dan rudal ke Riyadh sejak awal perang Yaman. Sebagian besar senjata itu dilisensikan dengan sistem Open License yang buram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika