REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah membuka pangkalan angkatan laut strategis di Laut Mediterania. Langkah itu untuk mengamankan jalur pelayaran.
Upacara tersebut dihadiri oleh putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), dan ketua Dewan Presiden Libya Mohamed al-Menfi. "Ini adalah pangkalan militer Mesir terbaru di Mediterania, dan akan difokuskan untuk mengamankan front utara dan barat negara itu,” kata kepresidenan Mesir dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (3/7).
El-Sisi dan para tamunya menyaksikan manuver militer yang melibatkan beberapa kapal, helikopter serang, dan jet tempur. Surat kabar yang dikelola pemerintah Akhbar Al-Youm melaporkan bahwa pangkalan Mesir yang baru mencakup landasan udara dan dermaga sepanjang 1.000 meter.
Dikutip dari Aljazirah, pangkalan itu dinamai July 3 untuk memperingati delapan tahun lalu ketika Sisi memimpin kudeta militer Presiden Mohamed Morsi. Mesir memiliki tiga pangkalan angkatan laut lainnya di Mediterania dan satu di Laut Merah.
Pangkalan itu terletak sekitar 255 kilometer barat Alexandria, menuju perbatasan dengan Libya. Libya merupakan wilayah konflik dengan Mesir dan Uni Emirat Arab telah memainkan peran militer kunci.
Eksekutif transisi baru Libya muncul dari proses PBB yang diluncurkan pada November di Tunis. Kemudian memberikan suara di Jenewa dan dikonfirmasi oleh parlemen Libya pada 10 Maret. Mesir dan UEA adalah pendukung utama Khalifa Haftar, komandan militer Libya yang berbasis di timur yang telah mencoba merebut ibu kota Tripoli dari pemerintah sebelumnya.
Pada April, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly melakukan perjalanan ke Libya. Dia melakukan pembicaraan dengan perdana menteri sementara Abdulhamid Dbeibah dan menjadi tanda baru hubungan yang memanas antara Kairo dan Tripoli.
Dbeibah mengunjungi Mesir pada Februari dalam perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri setelah pemilihannya. Pada April, Dbeibah juga melakukan kunjungan ke Abu Dhabi dan disambut hangat oleh Sheikh Mohammed, yang menyatakan dukungan untuk pemerintahan Libya yang baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika