Senin 05 Jul 2021 04:31 WIB

Krisis Covid-19, Demonstran Desak Presiden Brasil Mundur

Pengadilan Brasil membuka penyelidikan terkait pengadaan vaksin terhadap presiden

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini
Presiden Brasil Jair Bolsonaro
Foto: AP/Eraldo Peres
Presiden Brasil Jair Bolsonaro

REPUBLIKA.CO.ID, RIO DE JANEIRO -- Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Brasil menuntut pemakzulan Presiden Jair Bolsonaro pada Sabtu (3/7). Mereka pun meminta lebih banyak vaksin didistribusikan ke masyarakat untuk memerangi pandemi virus corona.

Krisis Covid-19 Brasil telah diperparah oleh peluncuran vaksin yang lambat. "Itu bukan penyangkalan, itu korupsi," kata spanduk yang dipegang oleh Marilda Barroso di Rio de Janeiro.

Baca Juga

Sejak pukul 14.00 protes telah menarik ribuan orang di setidaknya 13 ibu kota negara bagian. Media lokal melaporkan mengutip penyelenggara aksi, demonstrasi dijadwalkan berlangsung di 315 kota Brasil dan di 15 negara bagian. Lebih banyak protes dijadwalkan berlangsung pada sore hari, termasuk di kota terbesar Brasil, Sao Paulo.

Protes awal tersebut dijadwalkan pada 24 Juli, tetapi diajukan lebih cepat setelah bukti penyimpangan terkait dengan kesepakatan vaksin itu dipresentasikan di hadapan komite Senat. Komite itu menyelidiki penanganan pandemi oleh pemerintah federal.

Sehari sebelumnya, Hakim Agung Brasil Rosa Weber mengizinkan pembukaan penyelidikan oleh kantor kejaksaan atau PGR terhadap Bolsonaro. Penyelidikan akan dilakukan atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan vaksin yang dikembangkan di India.

Presiden telah terlibat dalam tuduhan penyimpangan seputar kontrak 1,6 miliar reais yang ditandatangani pada Februari. Dana tersebut untuk mendapatkan 20 juta dosis dengan perantara sebagai pembuat vaksin asal, Bharat Biotech.

Komisi Senat Brasil yang menyelidiki penanganan pandemi oleh pemerintah telah mengutip kecurigaan tentang harga yang terlalu mahal dan korupsi terkait dengan kontrak tersebut. Setelah tuduhan penyimpangan muncul, pemerintah menangguhkan kontrak.

Jaksa federal Brasil dan kantor pengawas keuangan umum atau CGU juga secara terpisah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kesepakatan itu. Kasus tersebut diduga melibatkan kepala pemerintah di majelis rendah Kongres, Ricardo Barros. Bolsonaro dan Barros membantah melakukan kesalahan. 

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement