REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken meminta negara-negara Asia Tenggara segera mengambil tindakan untuk mengakhiri kekerasan dan memulihkan demokrasi di Myanmar. Blinken menyatakan hal tersebut saat melakukan pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN pada Rabu (14/7).
Selama konferensi video dengan para diplomat ASEAN, Blinken mendesak mereka untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan konsensus lima poin yang disepakati pada April lalu. Dalam konsensus tersebut, ASEAN menyerukan diakhirinya kekerasan di Myanmar dengan memulai dialog antara semua pihak, akses kemanusiaan yang lebih besar ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik, serta penunjukan utusan khusus.
Konsensus tersebut disetujui oleh pemimpin kudeta militer, Ming Aung Hlaing. Konsensus ini juga mendapat dukungan dari Rusia, sebagai pemasok utama senjata dan pelatihan untuk militer Myanmar. Namun, militer tidak menunjukkan niat untuk menindaklanjuti konsensus tersebut. Kurangnya tindakan itu telah membuat frustrasi anggota ASEAN yang paling vokal seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mereka menuntut pembebasan para pemimpin sipil yang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi.
Blinken mendesak ASEAN mengambil tindakan bersama untuk membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil di Myanmar. Blinken juga mendesak ASEAN menunjuk seorang utusan, untuk memulai proses dialog antara pihak-pihak yang berseberangan di negara itu.