REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Kelompok hak asasi manusia pada Kamis menyerukan agar Jepang membatalkan proyek real estate yang melibatkan kementerian pertahanan Myanmar. Kelompok HAM mengatakan proyek itu terkait dengan militer.

Pihak militer Myanmar telah melancarkan tindakan keras mematikan sejak kudeta pada 1 Februari. Reuters sebelumnya melaporkan perusahaan swasta Jepang dan sebuah entitas negara itu terlibat dalam pembangunan hotel dan kantor bernilai jutaan dolar AS di atas tanah milik kementerian pertahanan Myanmar.

Kelompok hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, mengatakan Jepang gagal menilai risiko yang terkait dengan melakukan bisnis di Myanmar. "Kami sangat mengecam fakta bahwa dana publik Jepang kemungkinan berakhir di tangan Tatmadaw," kata Direktur Eksekutif Mekong Watch, Yuka Kiguchi, merujuk pada angkatan bersenjata Myanmar.

Melalui pembayaran sewa, proyek Y Complex menguntungkan kementerian pertahanan Myanmar, yang dikendalikan oleh militer di bawah konstitusi negara. Demikian kata kelompok pegiat HAM Mekong Watch.

Sementara itu, perusahaan dan pejabat pemerintah Jepang mengatakan bahwa mereka mengira sewa, yang dibayar oleh perantara, pada akhirnya akan diberikan kepada pemerintah Myanmar, bukan kepada militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika