REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri pada Kamis (15/7), setelah gagal membentuk pemerintahan selama delapan bulan terakhir. Hariri mengundurkan diri setelah pertemuan singkat dengan Presiden Michel Aoun di Istana Baabda.
"Saya mundur dari pembentukan pemerintahan," kata Hariri kepada wartawan. “Aoun menuntut beberapa amandemen, yang dia anggap penting, dan mengatakan kita tidak akan bisa mencapai pemahaman satu sama lain. Dan semoga Tuhan menyelamatkan negara ini," ujar Hariri, dilansir Aljazirah, Jumat (16/7).
Aoun menuduh Hariri sudah memutuskan untuk mundur sebelum bertemu dengan dirinya. "Hariri menolak amandemen apa pun yang terkait dengan perubahan kementerian, distribusi sektarian mereka, dan nama-nama yang terkait dengannya," kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan.
Dalam sebuah wawancara dengan TV Al Jadeed Lebanon, Hariri mengatakan, dia memilih kandidat berdasarkan keahlian dan kemampuan untuk mereformasi ekonomi. Tetapi Aoun tidak menyetujuinya.
“Saya mengundurkan diri pada 2019 karena saya menginginkan pemerintahan yang ahli, dan jika kita membentuk pemerintahan Michel Aoun maka negara tidak akan selamat,” kata Hariri.
“Masalah utama negara ini adalah Michel Aoun, yang bersekutu dengan Hizbullah, dan melindunginya. Jika seseorang tidak dapat melihatnya maka mereka buta," ujar Hariri menambahkan.
Pendukung Hariri dan partai Gerakan Masa Depan turun ke jalan. Mereka memblokir jalan dengan membakar ban dan tempat sampah di beberapa daerah sekitar Beirut. Puluhan pengunjuk rasa di Sport City Beirut bentrok dengan tentara Libanon, yang mengenakan perlengkapan anti huru hara dan menembakkan peluru karet.
Pengunduran diri Hariri, menyebabkan pound Lebanon terhadap dolar AS mencapai titik terendah baru sepanjang masa, yaitu melebihi 21.000. Setidaknya setengah dari populasi Lebanon telah jatuh ke dalam kemiskinan, sementara inflasi makanan mencapai lebih dari 400 persen.
Kebuntuan politik telah berlangsung sejak pengangkatan kembali Hariri pada Oktober lalu, meski ada tekanan diplomatik dari Prancis, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Uni Eropa telah mengancam akan menerapkan sanksi terhadap pejabat Lebanon yang mencegah pemerintahan baru untuk mengambil alih kekuasaan.
“Lebanon sedang menyaksikan penghancuran dirinya sendiri dan kelas politik yang harus disalahkan. Penguasa Lebanon tampaknya tidak dapat menemukan solusi untuk krisis yang mereka ciptakan,” kata Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika