Rekan senior di Inisiatif Reformasi Arab, Jamil Mouawad, mengatakan, pengunduran diri Hariri adalah contoh utama dari politik sektarian yang dimainkan di Lebanon. Dia menambahkan, ketegangan sektarian kemungkinan akan berkobar sekarang.
“Sudah seperti ini selama bertahun-tahun, kecuali lembaga-lembaga negara tidak lagi menutup-nutupi kesalahan seperti yang mereka lakukan sebelum krisis ekonomi. Pada fase berikutnya mereka akan mulai saling menyalahkan karena menghalangi pembentukan pemerintah," ujar Mouawad.
Hariri pada Rabu (14/7) mengusulkan 24 menteri. Menurut media lokal, usulan tersebut sudah mencakup delapan menteri yang dipilih Aoun, termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.
Hariri telah berselisih dengan Aoun mengenai pembentukan pemerintahan baru. Aoun menuduh usulan Hariri tidak mencakup perwakilan Kristen dan menolak sistem pembagian kekuasaan berbasis sektarian di Lebanon. Sementara Hariri menuduh Aoun menginginkan terlalu banyak bagian dalam pemerintahan.
Hariri mengundurkan diri pada Oktober 2019, karena protes anti-pemerintah di seluruh negeri. Namun setahun kemudian, Hariri diangkat kembali menjadi perdana menteri dan bersumpah untuk membentuk pemerintahan yang akan memberlakukan reformasi ekonomi.
Komunitas internasional telah mendesak para pejabat Lebanon untuk menyelesaikan perbedaan politik dan membentuk pemerintahan yang akan memberlakukan reformasi ekonomi. Dengan demikian dapat membuka pintu bagi bantuan ekonomi senilai miliaran dolar.
Lebanon dijalankan oleh sistem pembagian kekuasaan berbasis sekte untuk komunitas agama. Ada pembagian kursi politik dan keamanan untuk sekte yang berbeda. Jabatan Presiden untuk seorang Kristen Maronit, perdana menteri untuk seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen untuk seorang Muslim Syiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
