REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Anggota Parlemen Inggris Tom Tugendhat mengatakan, London harus khawatir dengan laporan tentang pengambilan jutaan data genetik perempuan Inggris yang dilakukan perusahaan China melalui tes pra-kelahiran. Ketua Komite Bidang Luar Negeri itu mengatakan data tersebut seharusnya privasi.
Tinjauan kantor berita Reuters terhadap laporan ilmiah dan pernyataan perusahaan menemukan perusahaan China, BGI Group berkolaborasi dengan militer Negeri Tirai Bambu dalam mengembangkan Non Invasive Prenatal Test (NIPT). NIPT merupakan pemeriksaan janin pada trimester pertama kehamilan, untuk mengetahui kesehatan kromosom janin dengan lebih akurat dan tidak berisiko.
Di Inggris, BGI menjual NIPT dengan merek dagang NIFTY. Alasan pengumpulan data genetik di seluruh dunia adalah untuk penelitian tentang ciri-ciri masyarakat. "Saya selalu khawatir bila ada data yang meninggalkan Inggris, seharusnya diperlakukan dengan hormat dan mengikuti aturan privasi seperti yang kami harapkan di sini, dan kekhawatirannya adalah hal itu tidak terjadi," kata Tugendhat, Kamis "(22/7).
"Hubungan antara perusahan genetik China dan militer China tidak sesuai dengan yang biasanya kami harapan di Inggris atau di negara-negara lain," tambahnya.
Di situs NIFTY tercantum kebijakan privasi yang mengatakan kumpulan data dapat dibagikan ketika 'berhubungan langsung dengan keamanan nasional atau pertahanan nasional' di China. Namun BGI mengatakan, tidak pernah membagikan data untuk tujuan keamanan nasional dan tidak pernah diminta untuk melakukannya.
Perusahaan itu mengatakan mereka sepenuhnya mematuhi Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) Eropa. Mereka juga memiliki sertifikat untuk pengelolaan data pribadi di Inggris.
"TES NIPT BGI dikembangkan oleh BGI sendiri, tidak ada kemitraan dengan militer Cina, semua kumpulan data NIPT di luar negeri di simpan di laboratorium BGI di Hong Kong dan dihancurkan setelah lima tahun," kata perusahaan itu dalam surat elektroniknya.
BGI menambahkan mereka memperlakukan perlindungan data, privasi dan etika dengan sangat serius.
Tugendhat salah satu dari sembilan anggota parlemen Inggris yang disanksi China. Ia vokal mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Beijing menyebut tuduhan Tugendhat sebagai 'kebohongan dan misinformasi'. Ia memimpin China Research Group, sekelompok anggota parlemen Konservatif yang ingin menyeimbangkan kembali hubungan strategis dengan Cina.
Tugendhat mengatakan setiap perusahaan Inggris yang menggunakan data harus jelas mengungkapkan ke mana data itu disimpan dan siapa yang akan mengaksesnya. Termasuk pemerintah bila itu diizinkan.
"Selain perusahaan telah melakukan itu, saya pikir sangat masuk akal rakyat Inggris sangat memperhatikan hubungan-hubungan ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika