Iran sejauh ini telah mengonfirmasi kematian dua pemuda dan seorang petugas polisi dalam kekerasan yang terkait dengan protes. Pemerintah menyalahkan tiga kematian pada "perusuh" yang tidak dikenal.
Sementara aktivis mengatakan kedua pemuda itu, serta lebih banyak pengunjuk rasa, dibunuh oleh pasukan keamanan. Pejabat Iran, yang biasanya menggunakan istilah "perusuh" untuk merujuk pada pengunjuk rasa, menyalahkan kematian dalam protes di masa lalu pada pengunjuk rasa.
Organisasi Hak Asasi Manusia Ahwaz, yang memantau pelanggaran hak asasi manusia di Khuzestan, pada Jumat (23/7) menyebutkan tujuh warga yang dikatakan dibunuh oleh pasukan keamanan dalam protes di seluruh provinsi. Kelompok hak asasi menyebutkan 16 orang lainnya yang dikatakan ditangkap di Khuzestan sehubungan dengan protes.
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan rakyat memiliki hak untuk memprotes situasi saat ini. "Harus menghadapi kekurangan air dan panas di atas 50 derajat Celcius sangat sulit dan melelahkan dan orang-orang memiliki hak untuk memprotes situasi saat ini," katanya seperti dikutip kantor berita resmi IRNA.
Presiden terpilih Ebrahim Raisi, yang akan mengambil alih kekuasaan dari Rouhani pada 5 Agustus, menyebut Khuzestan telah diabaikan. Dia pun bakal menunjuk seorang gubernur dengan kekuatan khusus untuk provinsi tersebut untuk mengatasi masalah-masalahnya secara lebih efektif.
Krisis air telah menghancurkan pertanian dan peternakan di Khuzestan dan menyebabkan pemadaman listrik di bagian lain negara itu. Kondisi tersebut memicu protes di beberapa kota awal bulan ini.
Pihak berwenang menyalahkan kekurangan air pada kekeringan parah. Akan tetapi, pengunjuk rasa mengatakan korupsi dan salah urus pemerintah serta kebijakan "diskriminatif" yang bertujuan mengubah demografi kawasanlah yang harus disalahkan. Protes di Khuzestan datang ketika ribuan pekerja di sektor energi utama Iran telah melancarkan pemogokan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih baik.
Ekonomi Iran telah terpukul keras sejak 2018 ketika mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan kekuatan dunia dan menerapkan kembali sanksi besar-besaran terhadap negara itu. Pandemi Covid-19 telah memperburuk masalah ekonomi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
