REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa pada Selasa (27/7) menyerukan pemulihan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk aktivitas parlementer dan penghormatan hak asasi manusia di Tunisia.
Presiden Tunisia Kais Saied pada 25 Juli menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengeluarkan pernyataan mewakili blok tersebut, dia menegaskan bahwa Uni Eropa sedang memantau perkembangan terakhir di Tunisia. Borrell menekankan pentingnya "menghormati asas demokrasi negara, menghormati aturan hukum, Konstitusi, dan kerangka legislatif," dan "mendengarkan keinginan dan aspirasi rakyat Tunisia."
“Oleh karena itu, kami menyerukan pemulihan stabilitas institusional sesegera mungkin, dan khususnya untuk dimulainya kembali aktivitas parlemen, penghormatan terhadap hak-hak dasar dan abstain dari segala bentuk kekerasan,” kata Borrell.
“Ini adalah prioritas untuk menjaga demokrasi dan stabilitas negara,” ujar dia.
Partai-partai politik di Tunisia menuduh presiden melakukan kudeta, tetapi Saied mengatakan dia bertindak sesuai dengan Konstitusi. Banyak negara, termasuk Turki, telah menyatakan keprihatinan dan mengutuk langkah tersebut.
PM Hichem Mechichi yang diberhentikan mengatakan dirinya akan menyerahkan kekuasaannya kepada siapa pun yang ditunjuk oleh presiden. Dalam sebuah pernyataan, Mechichi mengatakan dirinya tidak akan memainkan peran obstruktif dalam memperumit situasi di Tunisia.
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi menyusul pemberontakan populer Arab Spring. Tetapi gagal dalam mencapai stabilitas ekonomi dan politik, dan lonjakan kasus virus korona baru-baru ini memicu frustrasi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
