REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL - Presiden Tunisia Kais Saied menyampaikan rasa hormatnya terhadap kebebasan dan legitimasi hukum selama percakapannya via telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, ungkap Kepresidenan Tunisia pada Selasa.

Pada Minggu, Saied menggulingkan pemerintah, menangguhkan parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif, dalam sebuah langkah yang dianggap sebagai "kudeta".

Kepresidenan Tunisia mengatakan Saied menegaskan kepada Menlu AS Blinken bahwa "semua tindakan yang diambil sejalan dengan pasal 80 konstitusi untuk melindungi institusi konstitusional dan negara serta mencapai perdamaian sosial".

Kepresidenan Tunisia menguraikan Blinken menyebut AS akan melanjutkan keterlibatan untuk mengembangkan kemitraan dengan Tunisia di semua bidang dan meningkatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Sebelumnya pada Senin, Blinken mengatakan AS "memantau dengan cermat" situasi di Tunisia, otoritas Biden melakukan kontak dengan otoritas Tunisia untuk "menekankan bahwa solusi untuk masalah politik dan ekonomi Tunisia harus didasarkan pada konstitusi Tunisia dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan.

“Tunisia tidak boleh menyia-nyiakan kemenangan demokrasinya. AS akan terus berdiri di sisi demokrasi Tunisia,” tekan Blinken.

Langkah Saied dikecam oleh mayoritas fraksi parlemen Tunisia, yang menganggapnya sebagai pelanggaran konstitusi.

Tunisia dilanda krisis politik sejak 16 Januari, ketika Perdana Menteri Hichem Mechichi mengumumkan perombakan kabinet tetapi Saied menolak untuk mengadakan upacara pelantikan menteri baru.

Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab yang juga menyaksikan revolusi rakyat yang menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya dan Yaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika