REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Tunisia mengalami gelombang pemecatan setelah Presiden Tunisia Kais Saied memecat 24 pejabat pemerintah dan lembaga negara sejak Ahad (25/7).

Pemecatan dimulai ketika Presiden Saied pada Ahad memutuskan untuk membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen. Saied mengumumkan dirinya akan mengambil alih otoritas eksekutif dan membekukan tugas parlemen selama 30 hari serta mencabut kekebalan terhadap anggota parlemen.

Pengamat memperkirakan pemecatan akan mencakup pemecatan gubernur dan anggota dewan kota dalam beberapa hari mendatang. Saied pada Senin (26/7) mengeluarkan dekrit presiden untuk memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi yang juga merangkap di Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Pertahanan Ibrahim Bartagi dan Menteri Kehakiman Sementara Hasna Ben Slimane juga dibebaskan dari tugas mereka pada 25 Juli. Keputusan tersebut mencatat bahwa sekretaris negara dan sekretaris jenderal akan bertanggung jawab atas kementerian yang disebutkan sampai pemerintah baru diumumkan.

Setelah pemecatannya, Mechichi mengumumkan di Facebook bahwa dia akan menyerahkan jabatannya kepada perdana menteri baru yang akan ditunjuk oleh Saied. Bartagi diangkat sebagai kepala pertahanan dalam pemerintahan Mechichi pada Agustus 2020 berdasarkan perjanjian dengan Saied.

Pemberhentian pejabat tinggi pemerintah

Ikuti Whatsapp Channel Republika