REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS – Jaksa Tunisia telah membuka penyelidikan dugaan aliran dana kampanye asing dan sumbangan anonim untuk partai Islam Ennahda dan dua partai politik lainnya. Ennahda adalah partai dominan di parlemen yang kegiatannya dibekukan Presiden Kais Saied pekan ini.
Juru bicara kantor kejaksaan keuangan, Mohsen Daly, mengungkapkan penyelidikan terhadap Ennahda dan dua partai lainnya dibuka pada pertengahan Juli lalu. Penyelidikan itu turut dibuka ke badan anti-korupsi nasional dan Komisi Kebenaran dan Martabat Tunisia. Komisi itu dibentuk untuk menghadapi pelanggaran selama beberapa dekade pemerintahan otokratis Tunisia.
Pada 25 Juli lalu, Presiden Kais Saied memutuskan membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen selama 30 hari. Dia memberhentikan Perdana Menteri Hicham Mechihi. Hal itu dia lakukan setelah adanya serangkaian demonstrasi anti-pemerintah.
Saied, selaku presiden, mengambil alih kekuasaan eksekutif untuk sementara. Dia mengatakan akan segera menunjuk perdana menteri baru.
Banyak warga Tunisia mendukung langkah yang telah diambil Saied. Mereka turun ke jalan dan bersorak gembira setelah pemberhentian perdana menteri dan penangguhan parlemen diumumkan. Namun ketua parlemen Tunisia, Rached Ghannouchi, memandang keputusan Saied sebagai kudeta.
Ghannouchi adalah ketua partai Ennahda. Dia mengatakan partainya adalah target sempurna untuk menjadi kambing hitam atas puncak masalah ekonomi, kesehatan, dan lainnya di Tunisia.
Ghannouchi menyebut partainya sedang bekerja untuk membentuk front nasional. Ia hendak melawan langkah Saied menangguhkan parlemen dan menekannya untuk mengembalikan Tunisia ke sistem demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika