REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Gerakan Ennahda Tunisia pada Kamis (5/8) menyerukan dialog nasional untuk reformasi politik dan ekonomi di negara itu.

'Partai menekankan perlunya kembali ke situasi konstitusional yang normal dan mengakhiri penangguhan parlemen,” ungkap pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Dewan Syura Ennahda.

Pernyataan tersebut menyampaikan kesediaan Ennahda untuk menjadi bagian dari interaksi positif untuk membantu mengatasi hambatan saat ini dan mengembalikan Tunisia ke jalur demokrasi. Presiden Tunisia Kais Saied memberhentikan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi pada 25 Juli, menangguhkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif.

Langkah itu ditolak oleh sebagian besar blok parlemen Tunisia, termasuk Ennahda, Heart of Tunisia, Koalisi Martabat dan Gerakan Rakyat. Ennahda sebelumnya menggambarkan tindakan Saied sebagai "kudeta" dan "serangan mencolok terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta hak-hak sipil dan pribadi Tunisia."

* Ahmed Asmar berkontribui pada berita ini dari Ankara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika