REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Perwakilan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan oposisinya bertemu di Meksiko. Kedua belah pihak menunjukkan keinginan untuk mengakhiri krisis politik dan ekonomi yang menyebabkan jutaan orang mengungsi dari negara Amerika Latin itu.
Tidak seperti negosiasi sebelumnya, perundingan kali ini mengikutsertakan lebih dari satu lusin negara. Belanda, Rusia, Turki, dan Norwegia ikut berperan sebagai fasilitator.
Di National Museum of Anthropology, Mexico City, kedua belah pihak menyepakati nota kesepahaman mengenai peta jalan menuju proses dialog. Maduro mendesak Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mencabut sanksi-sanksi yang diberlakukan pada pejabat dan institusi Venezuela.
Pemerintah Maduro menilai sanksi-sanksi tersebut yang bertanggung jawab atas krisis di Venezuela. Sementara oposisi meminta bantuan humanitarian termasuk vaksin Covid-19 dapat masuk dan puluhan pendukung oposisi yang menjadi 'tahanan politik' dibebaskan.
Koalisi oposisi juga meminta untuk diizinkan mengikuti pemilihan daerah November mendatang. "Kami sudah tahu apa yang tidak kami sepakati, pekerjaannya saat ini menemukan titik temu yang menjamin masa depan dan kebahagiaan rakyat Venezuela," kata presiden parlemen Venezuela Jorge Rodriguez di awal pertemuan, Sabtu (14/8).
Oposisi pemerintah Venezuela akhirnya bersedia kembali ke meja perundingan. Sebelumnya mereka mengatakan pemerintah Maduro menggunakan dialog untuk mengulur waktu dan meredakan tekanan internasional. Pemerintah Venezuela mengabaikan dialog 2019 yang digelar di Barbados dan Norwegia setelah AS memperketat sanksi-sanksinya.
"Hari kami memulai tahap kedua proses negosiasi yang kami tahu akan rumit, yang akan pasti memiliki masa-masa yang sangat sulit," kata ketua dewan delegasi oposisi Venezuela, Gerardo Blyde.
"Di antara dua jalur di mana kedua belah pihak mendukung narasi yang tampaknya sepenuhnya berbeda, ada jalan yang penuh dengan rakyat putus asa dan menderita, rakyat kami," tambahnya.
Sejak dilantik Januari lalu, Presiden AS Joe Biden belum melonggarkan sanksi-sanksi pada sektor keuangan dan minyak Venezuela. Ia juga mendukung ketua oposisi Juan Guaido yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari 2019 setelah mengklaim Maduro mencurangi pemilihan umum 2018.
"Kami bersedia meninjau kembali kebijakan sanksi berdasarkan progres signifikan yang dicapai negosiasi, tapi yang perlu kami lihat, progres yang signifikan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
