Kamis 19 Aug 2021 08:09 WIB

Biden Undang Bennett Kunjungi Washington Bahas Palestina

Kedua pihak akan membahas isu kritis, termasuk soal Iran.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah
 Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.
Foto: AP/Abir Sultan/Pool European Pressphoto Agenc
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengundang Perdana Menteri Israel Naftali Bennett ke Washington pekan depan. Menurut Gedung Putih, pertemuan itu untuk membahas Iran serta hubungan Israel dengan Palestina, Rabu (18/8).

Kunjungan dengan perdana menteri baru Israel akan berlangsung 26 Agustus di tengah ketegangan dengan Iran dan gencatan senjata rapuh Israel dengan Hamas di Gaza setelah perang 11 hari pada bulan Mei. "Pertemuan itu akan menggarisbawahi komitmen teguh Amerika Serikat terhadap keamanan Israel,” ujar pernyataan dari juru bicara kepresidenan Jen Psaki.

Baca Juga

Menurut Psaki, kedua pemimpin itu akan membahas isu-isu kritis terkait dengan keamanan regional dan global, termasuk Iran. "Kunjungan itu juga akan menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk membahas upaya memajukan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina serta pentingnya bekerja menuju masa depan yang lebih damai dan aman bagi kawasan itu,” kata Gedung Putih.

Sementara itu, Bennett menggambarkan pertemuan yang akan datang itu penting. Kantor perdana menteri mengatakan, Bennett dan Biden akan membahas serangkaian masalah diplomatik, ekonomi dan keamanan, terutama program nuklir Iran. Pemimpin Israel tidak menyebutkan pembahasan gencatan senjata dengan Hamas atau janji oleh AS dan Israel untuk mendukung pesaing Hamas, Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Pertemuan pekan depan akan menjadi yang pertama antara pemimpin AS dan Israel dan perjalanan diplomatik pertama Bennett sebagai perdana menteri. Bagi Bennett memperkuat hubungan Israel dengan AS sangat penting karena memimpin pemerintahan koalisi yang terdiri dari delapan partai dari seluruh spektrum politik.

Melalui kesepakatan koalisi, pendiri gerakan pemukiman Israel itu akan mengundurkan diri pada 2023. Yair Lapid selaku menteri luar negeri Israel sekarang akan mengambil alih jabatan puncak.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement