REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Menteri Luar Negeri Prancis pada Rabu (18/8), pertanyaan untuk mengakui rezim Taliban tidak relevan saat ini.
“Ketika Anda mengambil kekuasaan dengan paksa, artinya Anda bukan penguasa yang sah. Anda tahu sejarah Taliban, apa yang mereka lakukan di masa lalu, tindakan kekerasan yang baru saja mereka lakukan,” ujar Jean-Yves Le Drian ketika diwawancarai BFMTV.
Sebelumnya, pada hari itu, Le Drian sempat mencicit: “Saya meminta agar Taliban menunjukkan dengan perbuatan bahwa mereka telah berubah seperti yang mereka katakan. Terserah bagaimana mereka membuktikannya. Prancis terus mendukung orang-orang Afghanistan".
Dia pun menegaskan kembali bahwa Taliban perlu membuktikan dengan tindakan dan membuat pernyataan damai untuk mendapatkan pengakuan internasional. Pada hari-hari pertama setelah merebut kekuasaan, kepemimpinan Taliban telah menjamin transisi kekuasaan yang damai tanpa balas dendam, hak pekerjaan dan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, membentuk pemerintahan inklusif di bawah hukum Islam, dan mencegah penggunaan Afghanistan untuk menyerang negara lain.
Le Drian mengatakan "kita harus mencapai situasi damai secepat mungkin", tetapi ini hanya akan mungkin jika Taliban mengambil "tindakan yang tepat". Dia menambahkan bahwa dia meragukan komitmen Taliban, yang sebagian besar hanya bersifat verbal dan tidak pernah menjadi kenyataan.
Menlu Prancis mendesak kelompok militan untuk bertindak sesuai janjinya atau berisiko menjadi "paria dalam komunitas internasional". Menurut Le Drian, Taliban dapat bertindak dengan mengizinkan keluarnya warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu, mencegah Afghanistan menjadi tempat perlindungan teroris di bawah rezimnya, memfasilitasi bantuan kemanusiaan internasional, menghormati hak-hak perempuan, dan membentuk pemerintahan transisi dengan semua pihak politik Afghanistan.
Bagi Prancis, prioritas utama saat ini adalah mengekstradisi warga Afghanistan yang pernah bekerja dengan misinya, mereka yang berkomitmen untuk membela hukum, serta mereka yang nyawanya terancam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika