REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Wakil Presiden AS Kamala Harris pada Selasa (24/8) mengatakan kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik merupakan salah satu prioritas utama Amerika Serikat.
Dalam pidatonya di Singapura, Harris menegaskan dunia saat ini sedang bergerak menuju era baru, dengan rangkaian tantangan dan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk itu, negara-negara global dinilai perlu untuk saling bekerja sama.
"Dunia kita saat ini sudah begitu terhubung, negara-negara bergantung satu sama lain. Untuk menyambut era baru ini, negara-negara harus mau bergandengan tangan untuk menciptakan peluang bersama," ucap Harris.
Untuk itulah, kata dia, kemitraan AS dengan Singapura, Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, adalah prioritas utama. Khusus untuk Singapura yang sedang dikunjunginya, Harris mengatakan kerja sama kedua negara telah menciptakan 4 juta lapangan kerja bagi warga AS di berbagai bidang, termasuk perdagangan.
Kemitraan dengan Singapura, kata Harris, semakin memperkuat koneksi AS ke kawasan Indo-Pasifik. Tidak hanya di bidang perdagangan, AS juga menjalin kerja sama dengan Singapura di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, dan lainnya.
"Kemarin saya ke Changi, dan di sana ada kapal kami, USS Tulsa. Ini merupakan simbol kerja sama keamanan, komitmen keamanan AS di kawasan," tukas Harris.
Mengenai keamanan perairan, Harris kembali menyinggung mengenai China yang terus membuat klaim sepihak di sebagian besar Laut China Selatan. Dia menilai sikap China seperti ini berpotensi mengancam kedaulatan beberapa negara yang juga mengklaim sebagian perairan tersebut.
"AS tetap mendukung mitra dan sekutu-sekutu kami dalam menghadapi ancaman ini," tegas Harris.
Pandemi Covid-19 turut dibahas Harris. Sejauh ini AS telah menyalurkan jutaan dosis vaksin ke seluruh dunia, dengan 23 juta di antaranya disalurkan ke Asia Tenggara. Dia menekankan bahwa ini adalah donasi, tidak dipungut biaya sama sekali, karena sejalan dengan visi AS menuju keamanan kesehatan global. Untuk isu Myanmar, Harris sekali lagi mengecam kudeta militer dan berjanji akan terus mendukung masyarakat di negara tersebut dalam upaya memulihkan demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika