REPUBLIKA.CO.ID, USHANBE -- Tajikistan mengatakan tak akan mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Pengakuan hanya akan diberikan jika Taliban membentuk pemerintahan inklusif dan mewakili semua kelompok etnis di negara tersebut.
"Fakta jelas menunjukkan bahwa Taliban mengingkari janji mereka sebelumnya untuk membentuk pemerintahan sementara dengan partisipasi luas dari kekuatan politik negara lainnya dan sedang bersiap untuk menciptakan emirat Islam," kata Presiden Tajikistan Emomali Rakhmon seusai bertemu Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Rabu (25/8).
Dia pun melayangkan peringatan kepada Taliban. “Tajikistan tidak akan mengakui pemerintah lain yang akan didirikan di negara itu melalui penindasan dan tanpa memperhitungkan posisi semua orang Afghanistan, terutama semua etnis minoritasnya,” ujar Rakhmon.
Tajikistan berbagi perbatasan dengan Afghanistan. Sebelum Taliban berhasil berkuasa kembali pada 15 Agustus lalu, ratusan, bahkan ribuan tentara Afghanistan yang telah kalah bertempur melarikan diri ke Tajikistan.
Perkembangan situasi di Afghanistan turut membuat Rusia khawatir. Moskow diketahui memiliki pangkalan militer di Tajikistan. Negara tersebut pun merupakan anggota blok keamanan pasca-Uni Soviet yang dipimpin Rusia.