REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menilai adanya kebutuhan Inggris untuk terlibat dengan Taliban tentang Afghanistan. Namun London tidak berencana segera mengakui pemerintahan mereka.
Raab berbicara selama konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani di Doha, Kamis (2/9). Di sana ia mengunjungi perumahan bagi para pengungsi yang dievakuasi dari Afghanistan setelah Taliban berkuasa bulan lalu.
Raab mengatakan dia telah berdiskusi dengan para pejabat Qatar untuk memastikan Afghanistan tidak menyimpan terorisme di masa depan, mencegah krisis kemanusiaan, menjaga stabilitas regional, dan meminta pertanggungjawaban Taliban atas janji publik mereka untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif.
"Komitmen kami di pihak Inggris untuk Afghanistan tetap ada. Kami perlu menyesuaikan diri dengan kenyataan baru," kata Raab kepada wartawan, Kamis.
"Prioritas langsung kami adalah untuk mengamankan perjalanan bagi warga negara Inggris yang tersisa, dan juga warga Afghanistan yang bekerja untuk Inggris, dan orang lain yang mungkin paling berisiko," ujar dia, menambahkan.
Baca juga : 'Raja OTT' Ingatkan Jokowi Peran 57 Pegawai tak Lulus TWK
Raab mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan para pemimpin regional untuk memastikan perjalanan yang aman melalui negara ketiga. Inggris telah memindahkan kedutaannya di Afghanistan dari Kabul ke ibu kota Qatar, Doha.
Sementara itu, Sheikh Mohammed mengatakan Qatar sedang berbicara dengan Taliban dan bekerja dengan Turki untuk mendapatkan dukungan teknis potensial untuk memulai kembali operasi di bandara Kabul."Kami terlibat dengan mereka (Taliban), terlibat juga dengan Turki jika mereka dapat memberikan bantuan teknis di bidang itu. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan akan ada kabar baik," kata Sheikh Mohammed.
"Belum ada indikasi yang jelas kapan (bandara) itu akan beroperasi penuh. Kami tetap berharap bahwa kami akan dapat mengoperasikannya sesegera mungkin."
Militan Islam garis keras Taliban menguasai Ibu Kota Kabul bulan lalu, tetapi belum menyebutkan nama pemerintah atau mengungkapkan bagaimana mereka berniat untuk memerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika