REPUBLIKA.CO.ID, CONAKRY -- Unit militer Guinea mengumumkan merebut kekuasaan dan telah menggulingkan presiden dalam upaya kudeta, Ahad (5/9) waktu setempat. Pihak militer juga telah memberlakukan jam malam yang tak terbatas.
Sebelumnya saksi mata mengatakan, bahwa suara tembakan keras terdengar di dekat istana presiden di ibukota Conakry pada Ahad pagi. Kemudian, tentara mengumumkan kepemimpinan negara itu telah digulingkan dalam pergolakan politik terbaru yang melanda negara kaya mineral dan miskin tersebut.
Kepala unit dan pemimpin kudeta, Kolonel Mamadi Doumbouya memberikan pidatonya melalui Radio Television Guinea. Dia mengatakan, parlemen dan konstitusi negara telah ditangguhkan dan perbatasan ditutup.
"Kami mengambil nasib di tangan kami sendiri," ujarnya seperti dikutip laman The Guardian, Senin (6/9). "Personalisasi kehidupan politik sudah berakhir. Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, kami akan mempercayakannya kepada rakyat," ujarnya menambahkan.
Setelah pengumuman itu, tentara mengumumkan jam malam nasional sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mereka juga akan memanggil menteri kabinet Conde pada Senin (6/9) pukul 11.00. "Setiap penolakan untuk hadir akan dianggap sebagai pemberontakan," tambah pernyataan itu.
Militer mengatakan, gubernur dan pejabat tinggi lainnya akan digantikan oleh militer. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Doumbouya mengatakan para elit di negara itu telah menganiaya rakyat. Menurutnya akan ada masa transisi selama 18 bulan.
Dalam video yang diunggah di media sosial, pendukung kudeta sipil terlihat memanggil tentara di kota itu, meneriakkan "kebebasan". Kerusuhan meletus pada Ahad pagi ketika penduduk di Conakry membagikan video di media sosial tentang kendaraan militer yang berpatroli di jalan-jalan.
Namun demikian, hingga kini negara itu memasuki ketakpastian tentang siapa yang mengendalikan negara. Pasalnya Kementerian Pertahanan juga mengeklaim telah menghentikan serangan terhadap istana kepresidenan.
"Pengawal presiden, didukung oleh pasukan pertahanan dan keamanan yang loyal dan republik, mengatasi ancaman dan mengusir kelompok penyerang," ujar Kementerian Pertahanan Guinea dalam pernyataan, Ahad.
"Operasi keamanan dan penyisiran telah memulihkan ketertiban dan perdamaian." ujarnya menambahkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk perebutan kekuasaan oleh unit militer ini. "Saya mengutuk keras pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata dan menyerukan pembebasan segera Presiden Alpha Conde," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika