REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR SERI BEGAWAN -- Penguasa militer Myanmar telah menyetujui seruan ASEAN untuk gencatan senjata hingga akhir tahun. Kantor berita Kyodo melaporkan, gencatan senjata bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Utusan ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof, mengusulkan gencatan senjata saat konferensi video dengan Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin. Dalam pembicaraan tersebut, militer sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

“Ini bukan gencatan senjata politik.  Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan para pekerja kemanusiaan dalam upaya mereka mendistribusikan bantuan dengan aman," kata Erywan.

Erywan juga telah menyampaikan usulan gencatan senjata kepada partai-partai yang menentang kekuasaan militer. Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Sabtu (4/9), Erywan mengatakan, dia masih bernegosiasi dengan militer mengenai persyaratan kunjungan yang diharapkan akan mencapai kesepakatan sebelum akhir Oktober. Negara-negara ASEAN dan mitra dialog telah menjanjikan bantuan sebesar 8 juta dolar AS untuk Myanmar.

 “Yang kami serukan saat ini adalah agar semua pihak menghentikan kekerasan, terutama yang berkaitan dengan distribusi bantuan kemanusiaan,” kata Erywan.

Militer merebut kekuasaan setelah menuduh ada penyimpangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang dipimpin Aung San Suu Kyi.  Pemantau internasional dan komisi pemilihan pada saat itu, menepis semua tuduhan militer.

ASEAN telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, sejak kudeta pada Februari. Kudeta militer menimbulkan pergolakan di Myanmar. Aksi protes penolakan kudeta antara warga sipil dan militer menimbulkan korban jiwa serta luka-luka. ASEAN sebelumnya telah membuka dialog dengan pemimpin junta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika