REPUBLIKA.CO.ID, RAMSTEIN – Jerman dan Amerika Serikat (AS) pada Rabu memperingatkan krisis kemanusiaan yang membayangi Afghanistan setelah pengambilalihan Taliban bulan lalu yang mengakibatkan eksodus pekerja bantuan dan pemotongan dana.
“Krisis kemanusiaan yang parah muncul di depan mata yang harus kita hindari,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. Pernyataannya disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di pangkalan udara AS di Ramstein menyusul konferensi video internasional tentang masa depan Afghanistan.
Maas mendesak upaya yang dipercepat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan, terutama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Blinken mengatakan AS akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.
“Menurut PBB, sekitar 50 persen penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan,” ujar Blinken. Kedua menteri meminta pemerintah Taliban untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan melalui bandara Kabul.
Badan-badan bantuan internasional telah memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang akan datang di Afghanistan. Badan amal medis Doctors Without Borders mengatakan sistem perawatan kesehatan negara yang rentan menghadapi potensi keruntuhan.
Dilansir Anadolu Agency pada Kamis (9/9), pada Senin PBB meminta hampir 200 juta dolar Amerika sebagai dana tambahan untuk bantuan penyelamatan jiwa di Afghanistan. Blinken menegaskan kembali AS akan menilai pemerintah sementara Afghanistan dengan tindakannya.
“Masyarakat internasional telah memperjelas harapannya. Rakyat Afghanistan layak mendapatkan pemerintahan yang inklusif,” ujar dia.
Blinken menambahkan legitimasi dan dukungan apa pun untuk pemerintah sementara Afghanistan yang baru harus diperoleh. Uni Eropa telah mengkritik pemerintah baru Afghanistan setelah Taliban menunjuk menteri yang memicu keraguan serius atas kesediaannya untuk memenuhi persyaratan internasional.
Pemerintahan sementara Afghanistan diumumkan pada Selasa memasukkan nama beberapa pemimpin Taliban yang menjadi sasaran sanksi PBB dan beberapa orang dalam daftar paling dicari FBI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika