REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne mengatakan negaranya mengikuti upaya ASEAN untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Terkait hal itu, dia mengapresiasi peran yang dimainkan Indonesia.
“Kami telah melihat ASEAN mencari solusi untuk krisis di Myanmar sejak kudeta pada bulan Februari. Saya ingin mengakui kepemimpinan Indonesia di ASEAN, termasuk peran pentingnya dalam pertemuan khusus ASEAN tentang Myanmar pada April lalu di Jakarta,” kata Payne saat menyampaikan pidato di acara Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (9/9).
Dia menyatakan kesiapan Australia membantu ASEAN menyelesaikan krisis Myanmar. “Australia akan terus menggunakan suaranya untuk mengadvokasi utusan khusus ASEAN agar diberikan akses yang tepat di Myanmar, dengan semua pihak untuk memberikan jalan ke depan,” ujarnya.
Payne turut berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia yang akan menjabat sebagai ketua ASEAN pada 2023. Hal itu guna memajukan kepentingan bersama kedua belah pihak .
Pada 24 April lalu, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Leaders Meeting. Dalam pertemuan itu tercetus 5 point of consensus untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Dalam konsensus tersebut, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya. Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai.
Utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Selain itu, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Kudeta
Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).
Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.
Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari seribu orang dilaporkan tewas sejak demonstrasi pecah Februari lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika