REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Taliban harus diberikan kesempatan di saat kelompok tersebut berupaya untuk mengambil alih kembali pemerintahan negara.
“Sebuah modus vivendi harus ditemukan dan dengan cepat, yang memungkinkan uang mengalir ke Afghanistan untuk mencegah kehancuran total ekonomi dan tatanan sosial,” ujar Lyons kepada Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pernyataan dilansir Gandhara, Jumat (10/9).
Jika dana tidak dicairkan, kemerosotan ekonomi yang parah di Afghanistan dapat terjadi. Pada akhirnya, hal ini membuat jutaan orang dapat jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan sehingga dapat menghasilkan gelombang besar pengungsi dari negara Asia Selatan itu.
“Perekonomian harus dapat berjalan hingga beberapa bulan ke depan, memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan tulus untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini, terutama dari perspektif hak asasi manusia, gender, dan kontra-terorisme," jelas Lyons.
Situasi ekonomi Afghanistan selama ini tidak stabil akibat kekeringan dan berbagai krisis kemanusiaan lainnya, bahkan sebelum Taliban resmi menggulingkan pemerintah yang didukung negara-negara Barat di Ibu Kota Kabul. Pada awal tahun ini, setengah dari populasi negara atau lebih dari 18 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Baca juga : Staf PBB di Afghanistan Jadi Sasaran Intimidasi Taliban
Dukungan negara-negara asing selama ini menyediakan lebih dari 75 persen anggaran Afghanistan. Namun, sumbangan ini terhenti ketika Taliban mengambil alih.
Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk membekukan sebagian besar aset bank sentral Afghanistan senilai 10 miliar dolar AS. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memblokir Taliban dari mengakses sekitar 440 juta dolar AS cadangan darurat baru.
"Taliban mencari legitimasi dan dukungan internasional. Pesan kami sederhana: legitimasi dan dukungan apa pun harus diperoleh," kata diplomat senior AS Jeffrey DeLaurentis kepada Dewan Keamanan PBB.
Banyak negara yang saat ini telah menunggu untuk melihat Taliban menepati janji dalam membentuk pemerintahan lebih moderat dan inklusif, serta komitmen dalam menghargai hak-hak perempuan. Sebelumnya, kelompok itu memberlakukan aturan yang dinilai tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia pada 1996 hingga 2001.
Awal pekan ini, Taliban mengumumkan sejumlah pejabat pemerintahan yang terdiri dari militan veteran. Banyak di antaranya yang memiliki hubungan dekat dengan aturan kelompok itu sebelumnya, di mana hak asasi manusia dan perempuan tidak dipenuhi dan hukuman keras diberikan, sebagai bentuk interpretasi ekstrem dari hukum Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika